LENSAINDONESIA.COM: Polemik impor komoditas “asin” kembali menghangat ketika pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang didukung oleh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan impor garam, guna memenuhi derasnya permintaan pasar dalam negeri.

Kebijakan Impor garam itu telah diatur melalui Permendag 20/M-DAG/PER/9/2005 Jo. Permendag 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Ketentuan Impor Garam. Sementara itu dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai kementerian teknis bukanlah pengambil keputusan dalam kebijakan tersebut tetapi  fokus dalam mengatur produksi, selama ini masyarakat luas khususnya petambak garam salah tafsir terhadap peran KKP dalam kebijakan impor garam.

Kementerian ini tidak bisa mengeluarkan kebijakan dalam impor garam (tata niaga garam), melainkan hanya fokus pada pemberdayaan petambak garam dalam rangka mewujudkan swasembada garam pada tahun 2015.

Langkah pemerintah dalam mengimpor garam harus dilihat secara comprehensive atau menyeluruh, jangan dilihat secara partial (per bagian). Kebijakan impor garam masih diperlukan akibat stok cadangan garam nasional saat ini masih belum sebanding antara tingkat kebutuhan dengan konsumsi garam. Pemerintah melakukan impor hanya sebatas menambal kebutuhan dalam negeri alias tidak boleh surplus impor serta dilakukan di luar periode panen raya.

Periode panen garam sendiri diperkirakan baru berlangsung di bulan Juli-November 2012, sehingga kebijakan impor garam saat ini merupakan langkah tepat dan diperlukan dalam memenuhi konsumsi.

Oleh karena itu, KKP akan memastikan tidak ada lagi garam impor yang masuk satu bulan sebelum panen raya garam tahun 2012. Seperti diketahui, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi garam yang terkait dengan masa panen raya. Panen raya baru dimulai pada Agustus, sedangkan banyak yang membutuhkan garam pada periode dari bulan Januari – Agustus. Dengan demikian, saat masa panen raya, pemerintah tidak akan melakukan impor untuk melindungi harga di tingkat petani garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas para petambak garam. Upaya nyata yang terus dilakukan KKP yakni melalui program Pemberdayaan Garam Rakyat (PUGAR) sebagai bentuk dukungan nyata KKP terhadap nasib para petambak garam. Program unggulan KKP tersebut (PUGAR) ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta mencapai swasembada garam nasional. Berdasarkan catatan KKP pada tahun 2010 produksi garam nasional hanya tercatat sebesar  30 ribu ton, namun pada tahun 2011 setelah adanya program PUGAR,  produksi garam tercatat meningkat secara tajam menjadi sebesar 1,1 juta ton.

PUGAR telah dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota pada 10 Provinsi dengan anggaran Rp 90 milyar. Program ini telah mengintensifkan luas lahan usaha garam rakyat seluas 10.967 ha, dan peningkatan produktivitas menjadi 73,3 ton/ha. PUGAR juga telah memberdayakan 1.579 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan jumlah anggota 15.042orang petambak garam dan meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat sebesar 15%.

Sementara itu, pada tahun 2012 KKP menargetkan produksi garam sebesar 1,3 juta ton dengan didukung ekstensifikasi lahan seluas 16.500 ha. Pertumbuhan produksi dan pengembangan lahan itu diikuti dengan memperluas jangkauan PUGAR menjadi 29 ribu petambak garam. KKP tahun ini telah menganggarkan Rp 106 miliar untuk membantu masyarakat petani garam dalam peningkatan produksi, dan memperbaiki kualitas garam.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun ini Indonesia tidak lagi melakukan impor garam konsumsi, karena produksi garam dari petani sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi nasional, dari anggaran Sebesar Rp 106 miliar, sekitar Rp 80 miliar akan dipakai untuk bantuan langsung kepada masyarakat petani garam.

Dalam hal ini, KKP membantu petambak garam untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi, misalnya untuk penggantian kincir angin yang rusak, pompa air, memperbaiki saluran-saluran air, serta membangun gudang penyimpanan skala kecil, menargetkan  Pembentukan sebanyak 3.035 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), KKP menargetkan pencapaian produksi PUGAR sebanyak 1,3 juta ton.

Lebih lanjut, dalam upaya merealisasikantarget produksi di tahun ini, akan dilakukan empat strategi. Pertama, mengembangkan kawasan garam yang dilakukan melalui penyiapan  kawasan garam, ektensifikasi lahan tambak garam dan klustering tambak garam. Kedua, meningkatkan produksi garam rakyat meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan SDM dan Kelembagaan.

Kemudian yang ketiga pengolahan garam rakyat dengan mengembangkan industri skala mikro dan kecil, pola kemitraan dengan industri garam skala menengah dan besar. Dan yang terakhir melalui, regulasi tata niaga garam dan penataan usaha garam, melakukan identifikasi dan analisis mata rantai, Serta menetapkan produksi garam dalam mengurangi impor garam.

Saat ini, KKP telah menetapkan tujuh kabupaten/kota sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk merealisasikan target tersebut yaitu, Indramayu seluas 1.533 ha,  Cirebon 1.447 ha,  Pati 2.407 ha, Rembang 1.590 ha,Sampang 4.200 ha, Sumenep 1.408 ha dan Kab. Pamekasan 1.795 ha, dengan total luas lahan potensi di 7 Kab/Kota sentra usaha garam rakyat sebesar 15.033 Ha.hidayat