LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah melakukan upaya-upaya pembenahan dalam pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Upaya-upaya itu merupakan salah satu bagian dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

“Setelah menerima hasil survey integritas pada Desember 2011, kami langsung melakukan koordinasi dan meminta KPK untuk mengawal langsung upaya-upaya perbaikan itu,”kata Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie usai meninjau loket pelayanan TKA di kantor Kemnakertrans pada Selasa (6/3/2012).

Muchtar mengatakan, salah satu langkah pembenahan dalam pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah dengan menyediakan  pelayanan online melalui website di www.tka-online.dep­na­ker­trans.go.id.

“Sejak Januari 2012, kami telah memberlakukan pelayanan secara online. Itu merupakan perubahan dari pelayanan manual. Sistem pelayanan online ini bakal meminimalisir interaksi pemohon dengan petugas, sehingga dapat mencegah aksi suap dan gratifikasi,”jelasnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan online system ini, Kemnakertrans pun melakukan koordinasi antar intansi teknis tekait, seperti perbankan untuk menjamin akurasi data dan pembayaran dana kompensasi TKA.

Kemenakertrans juga tengah merintis kerjasama Ditjen Imigrasi (Kemenkumham) untuk bersama-sama memanfaatkan data TKA dalamm proses memperoleh rekomendasi visa bekerja, agar pendataan dapat dilakukan secara lebih tepat, cepat dan transparan.

“Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari KPK, kami telah tingkatkan aspek keterbukaan informasi dalam pelayanan penggunaan TKA mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan TKA dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan SOP,”jelas Muchtar.

Sosialisasi secara terus menerus juga dilakukan Kemenakertrans kepada masyarakat dan para pengguna TKA.

Bagi para pejabat dan petugas pengurus perizinan TKA pun telah dilakukan pembinaan secara intensif melalui pengawasan melekat.

“Sarana dan prasarana pelayanan penggunaan TKA telah ditingkatkan. Loket pelayanan ditambah dari 5 menjadi 10 loket. Selain itu, disediakan juga  monitor penayangan hasil pelayanan, mesin antrian dan penambahan monitor cctv untuk mernantau seluruh kegiatan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing agar pelayanan berjalan tertib dan transparan,”lanjutnya.

Bentuk sosialisasi lainnya adalah dengan memasang banner dan stiker anti korupsi di seluruh ruangan pelayanan dan ruang kerja.

Selain itu, ditayangkan juga melalui tampilan anti korupsi pada monitor pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.

Saat ini, tambah Muchtar pihak Kemnakertrans dan KPK sedang melakukan kajian menyeluruh pembenahan pelayanan publik di bidang perijinan TKA.

Dengan kajian ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat.

Pembenahan-pembenahan yang dilakukan untuk mewujudkan tata  pemerintahan yang baik (good governance) yang menjamin transparansi, akuntabilitas public dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari suap dan gratifikasi.
Dengan kualitas pelayanan yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Data Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie menjelaskan berdasarkan data yang diterbitkan dari 1 januari sampai 30 Desember 2011 terdapat 77.300 orang TKA. Sebagian besar pekerja asing di Indonesia berasal dari China (16.149 orang), Jepang (10.927), Korsel (6.520), India (4.991), Malaysia (4.957), Amerika Serikat (4.425), Thailand (3.868), Australia (3.828), Philippina (3.820) sedangkan sisanya dari berbagai negara lain.

Sedangkan dari sisi keahlian atau jabatan, sebagian besar tenaga kerja asing itu merupakan profesional (34, 763 orang), advisor/konsultan(12.761), manajer (12.505 orang), Direksi (6.511), teknisi (5.276 orang)  sedangkan sisanya terdiri, supervisor (4.746) dan komisaris (738 orang).

Dijelaskan Muchtar, dalam rangka pengendalian jumlah tenaga kerja asing setidaknya pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain soal asas manfaat. Yakni, apakah penggunaan tenaga kerja asing mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja lokal.

Selain itu, aspek legalitas dan kebutuhan juga menjadi pertimbangan utama bagi keberadaan pekerja dari luar negeri.“Kalau tenaga kerja asing itu diajukan, maka kita akan lihat seberapa banyak yang dimasukkan tenaga kerja lokal. Kalau kesempatan tenaga lokal kecil, kita akan menolak,” ujar Muchtar.

Pertimbangan lain menyangkut pengembangan SDM, dalam arti apakah masuknya tenaga kerja asing itu akan memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas SDM lokal. Misalnya, menyangkut alih-keterampilan dan alih-teknologi.**

Sumber: Pusat Humas Kemnakertrans