LENSANDONESIA.COM: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan berbagai program bantun tambahan untuk membantu para nelayan. Hal itu sebagai sebuah solusi dan alternatif bagi nelayan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Program bantuan tambahan yang akan diberikan berupa beras untuk rakyat miskin (raskin) serta perumahan khusus yang diperuntukkan bagi para nelayan miskin,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II KKP kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (9/3/2012).

Diakuinya, kenaikan BBM memang memberikan dampak terhadap kehidupan para nelayan. “Karena biaya BBM itu mencapai 60-70 persen dari semua biaya operasional kapal selama melaut,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa berpangku tangan ketika BBM mengalami kenaikan. Sehingga, perlu dicarikan jalan keluarnya. “Oleh karena itu, KKP akan berperan aktif dalam membantu nelayan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun,” ungkapnya.

Dana sebesar Rp 1,6 triliun ditujukan untuk pengembangan dan pembaharuan pembangunan perumahan khusus bagi nelayan-nelayan miskin di daerah. Rencanya, bantuan tersebut akan diberikan kepada 22 kabupaten yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

“Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan, sekolah, posyandu untuk kesehatan, serta listrik dan air,” jelasnya.

Sedangkan program bantuan Raskin bagi nelayan saat ini sedang dihitung, karena datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perikanan Tangkap Heriyanto Marwoto mengatakan, akan meminta ke Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KKP untuk mengkaji sejauh mana dampak kenaikan BBM. “Nah, dari data tersebut kita dapat melakukan sesuatu apa yang semestinya dilakukan pemerintah dalam membantu nelayan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan bantuan tersebut dapat berupa, pemberian es gratis bagi nelayan serta bantuan langsung tunai (BLT). Marwoto menjelaskan, kalau subsidi tersebut berupa BBM, maka dikhawatirkan dapat terjadi penyimpangan jatah BBM bersubsidi.

Bantuan BBM untuk kapal dibawah 30 GT

Sementara itu, Perpres No 15/2011 menyatakan, bahwa BBM bersubsidi hanya diberikan kepada kapal 30 GT ke bawah. “Sebelumnya, kita telah mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian mengenai penangguhan Perpres tersebut yang bertujuan agar BBM bersubsidi bagi nelayan dapat berjalan terus,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, keputusan ini sedang dibicarakan mengenai kenaikan dari BBM ini. “Insya Allah sebelum 1 April sudah beres semuanya, ini ditangguhkan sampai ada keputusan harga (kenaikan BBM) yang terbaru nanti,” tegasnya.

Setiap tahun, kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan sebanyak 2,1 juta kiloliter, tetapi yang disetujui pemerintah rata-rata hanya 1,8 juta kiloliter.

Disamping terus memperjuangkan subsidi BBM untuk nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus melakukan pembangunan Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN). Berdasarkan data hingga Bulan Desember 2010, jumlah SPDN/SPBM yang beroperasi di Indonesia saat ini berjumlah 250 unit atau meningkat 8,69 persen dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 230 unit. Proyeksi SPDN/SPBN hingga tahun 2015 diperkirakan mencapai 519 unit atau meningkat 107 persen. Artinya, selama tahun 2011 hingga tahun 2015 secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 26,76 persen per tahunnya.

Untuk mencapai target pembangunan SPDN/SPBN hingga tahun 2015, KKP menempuh empat langkah. Pertama, mengajak koperasi nelayan untuk membangun SPDN/SPBN di wilayahnya. Kedua, mengajak investor untuk membangun SPDN/SPBN. Ketiga, bekerjasama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mengembangkan program BBM untuk nelayan. Keempat, diusulkan melalui dana alokasi khusus. Ketersediaan BBM merupakan faktor kunci usaha perikanan dalam bersaing dengan negara-negara tetangga yang BBM untuk perikanan disubsidi, seperti Malaysia, Thailand dan China.

Sementara itu, Sharif mengungkapkan bahwa KKP telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 289 miliar rupiah pada tahun lalu plus bulan Januari. “Tetapi, ada imbauan dari pemerintah agar setiap kementerian melakukan “sharing the pain” (membagi beban) sehingga dapat membantu dalam subsidi ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa tugas kementeriannya belum selesai sebelum mengembalikan penghematan ini kepada negara sebanyak Rp 240 miliar. “Penghemamatan itu cost-nya (biayanya) macam-macam seperti, biaya perjalanan dinas, seminar, jasa konsultasi, dan macam-macam,” tambahnya. *hidayat