LENSAINDOENESIA.COM: Penanganan tindak pidana pencucian uang secara serius, selain bisa mencegah dan memberantas kejahatan itu juga dimungkinkan untuk memiskinkan pelaku korupsi. Yakni, melalui proses penyitaan harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi.

Ini dikukuhkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 yang didiskusikan dalam seminar efektivitas penggunaan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam upaya pemisikinan koruptor di Kantor PPATK, Jl Djuanda, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2012).

Namun demikian, Adnan Buyung Nasution mengatakan, jika era pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukumnya masih kurang.

Menurutnya, pemerintahan SBY kurang dalam menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Apalagi, masyarakat tidak dilibatkan. Sehingga tidak ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum.

Terlebih lagi, lanjut Adnan, persoalan korupsi yang mulai mengakar ke seluruh birokrasi. “Tidak hanya di lapisan atas atau hanya secara kasuistik atau sock therapy. Sekarang banyak cara melakukan sock therapy. Misalkan kasus Nazarudin dan Gayus, tapi kan banyak jaringannya Gayus, kenapa enggak diteruskan. Harusnya dibongkar itu. Banyak perkara yang memang ya tebang pilih itu,” paparnya.

Adnan mengaku, jika selama ini kasus Gayus belum dituntaskan. Karena, perusahan-perusahaan yang menyuap Gayus tidak pernah dijerat hukum.

“Lihat saja berapa perusahaan yang menyuap. Kan ada berita acaranya. Itu enggak diterusin sampai sekarang. Sudah ada berita acaranya, tinggal nanti polisi dan jaksa untuk bongkar. Bongkarlah itu,” tegasnya.

Praktisi hukum ini menyebut, jika dalam persoalan hukum yang dibutuhkan berani mengambil resiko. “Jadi sebenarnya yang salah itu bukan UU, tetapi kepemimpinan gini. Keberanian beliau (SBY-red) susah ya, SBY kurang berani merombak,” jelasnya. @aligarut