LENSAINDONESIA.COM: Untuk kedua kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengundang menterinya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada rapat kabinet. Ratas (rapat terbatas) yang membahas penanganan bencana gempa di Sumatera, khususnya Aceh, di Istana Bogor, Jawa Barat, tanpa kehadiran Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri.

Tak diundangnya menteri dari PKS dalam rapat kabinet merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 4 April lalu Menteri Pertanian, Suswono juga tak diundang pada rapat tentang APBN-P 2012, di kantor Presiden.

Rapat internal itu membahas tiga poin penting. Selain tentang penanganan gempa, dibahas penyusunan kembali program-program pembangunan terkait UU APBN-P 2012 serta pengelolaan dan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Buruh se dunia pada 1 Mei mendatang.

Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, membenarkan bahwa presiden tidak mengundang Salim Segaf Al Jufri. Ia memaparkan, yang hadir dalam ratas tersebut, yakni Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Juga turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif dan kepala BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sri Woro Buadiati Harijono, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman, serta Panglima TNI Agus Suhartono.

“Memang (Mensos) tidak diundang, sebagaimana biasa breakfast meeting, Wapres, para Menko dan menteri terkait. Karena mendengarkan progres penanganan Aceh, maka kepala BNPB diundang,” kata Julian kepada wartawan yang meminta informasi terkait hal itu, Selasa (17/4/2012).

Mengenai tidak diundangnya Mensos, Julian mengatakan, semua laporan terkait dengan penanganan Aceh di tataran menteri, semua dilaporkan oleh Menko Kesra. “Itu semua kepada presiden dilaporkan oleh Menko Kesra. Apa yang sudah menjadi langkah aksi, rencana kerja, baik instansi dan kementerian terkait,” jelasnya.

Ia pun membantah bahwa tidak diundangnya Mensos terkait dengan retaknya hubungan pemerintahan SBY-Boediono dengan PKS yang merupakan partai asal Salim. Ia menegaskan, sampai saat ini presiden tidak memberikan arahan terkait dengan adanya perombakan kabinet. “Belum ada informasi kemungkinan reshuffle atau tidak,” paparnya. @hairul faisal