LENSAINDONESIA.COM: Tiga Kepmen (Keputusan Menteri) BUMN Dahlan Iskan yang baru diteken isinya bukan merevisi atau mencabut Kepmen No. 236 Tahun 2011. Melainkan, hanya merinci Kepmen yang memicu usul hak interpelasi DPR.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. Sehingga, menurutnya, interpelasi dipastikan akan jalan terus.

“Menteri Dahlan Iskan sendiri kepada wartawan kan mengatakan begitu. Jadi, tiga Kepmen baru itu malah meneguhkan Kepmen No. 236/2011, yang dinilai melanggar Undang-undang. Karena itu, usul interpelasi jalan terus,” kata politisi PDIP ini dalam releace-nya, Kamis (19/4/2012).

Namun demikian, dia menyayangkan sikap Partai Golkar dan PKS yang menyatakan akan mencabut dukungan terhadap usul interpelasi itu. “Kawan-kawan Partai Golkar dan PKS hanya salah paham. Mereka mengira Menteri BUMN telah merevisi atau mencabut Kepmen No. 236/2011 dengan menerbitkan tiga Kepmen baru,” jelas Aria Bima.

Diketahui sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mengeluarkan Kepmen No. 164/2012, No. 165/2012 dan No. 166/2012. Ketiga Kepmen diteken 13 April 2012, menyusul adanya usul interpelasi DPR terkait Kepmen No. 236/2011 tentang pelimpahan wewenang Menteri BUMN.

Kepada wartawan, Dahlan Iskan menyatakan, tiga Kepmen tersebut tidak berbeda dengan Kepmen No. 236/2011 yang dipersoalkan DPR. Ketiga Kepmen hanya memerinci bagaimana pemberian wewenang menteri kepada jajaran di bawahnya.

Kepmen No.164/2012 berisi pedoman penetapan kewenangan menteri kepada dewan komisaris dan direksi. Kepmen 165/2012 tentang pedoman penetapan kewenangan menteri kepada Dewan Pengawas (DP) dan direksi. Kepmen 166/2012 mengenai penetapan kewenangan menteri kepada pejabat BUMN eselon 1.

Sementara, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, interplasi itu adalah masalah biasa dan tidak pernah ditujukan untuk seorang menteri. Interpelasi kalau ditujukan hanya untuk seorang menteri tentunya akan terlalu kecil. Karena, interpelasi sebenarnya ditujukan untuk presiden.

“Tetapi, karena kemarin dianggap yang akan dipertanyakan pada Menteri BUMN sudah terjawab, dianggap Menteri BUMN sudah menarik dan mengganti SKN-ya. Maka, mungkin pimpinan fraksi menarik dukungan ke fraksi-fraksi. Tapi kan, itu pendapat fraksi. Apakah nanti anggota akan resmi menarik atau tidak akan ketahuan di persidangan ke depan. Hari ini tidak ketahuan, karena masih reses, di sidang ke depan ketahuan jadi menarik atau tidaknya,” paparnya.

Priyo menganjurkan untuk mengurungkan niat interpelasi itu, karena hal yang akan akan ditanyakan pada presiden sudah dikoreksi. “Saya kira menurut baik-baik saja. Mungkin tujuan Menteri BUMN baik tapi DPR ingin memastikan tujuan baik itu tidak dilanggar secara serampangan. Jadi, jangan disalahkan,” tegasnya.

“Konon Pak Dahlan kan disebut-sebut sebagai Capres. Mungkin ya. Karena, itu menjadi heboh. Tapi, menurut saya baik-baik saja. Dan, beliau punya bakat untuk memberikan kejutan pada publik dengan caranya dan harus dihormati itu,” tandasnya.

Dihubungi secara terpisah, salah satu Dirut BUMN, PT RNI, Ismet Hasan Putro mengatakan, keputusan menteri BUMN No. 236 itu adalah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN untuk menjadi korporasi yang baik dan benar. Dirinya pun mencontohkan bahwa keputusan itu berdampak positif di BUMN yang dipimpinnya.

“Ini memberikan jalan bagi Direksi BUMN untuk menjalankan korporasi yang baik, solid dan kuat. Kepmen itu bukan dicabut, tapi malah diperkuat kok. Kami diberikan keleluasaan untuk memilih sendiri jajaran direksi yang disetujui oleh pemegang saham. Di RNI direksinya jelas profesional berdasarkan profesionalitas, kapabilitas dan intergritas. Tolong, jangan dikait-kaitkan dengan urusan parpol atau titip-titipan. Ini juga berlaku di BUMN lainnya,” ungkapnya. @ronald