LENSAINDONESIA.COM: Niat mencegah penambangan batu bara illegal, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jono harus berhadapan dengan hukum.

Kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/4/2012), Jono memaparkan tragisnya. Upaya mencabut ijin eksplorasi PT Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI) memaksanya duduk di kursi pesakitan.

“Niat saya menyelamatkan uang negara untuk daerah. Malah saya digugat PPCI dalam kasus pemalsuan ijin tambang. Kasusnya sedang berjalan, saya sebagai terdakwa. Saya yakin, kebenaranlah yang menang,” tukasnya.

Kasus ini bermula dari temuan LSM Guntur tentang praktik ilegal mining yang menyeret PPCI. Selama 2004-2007, PPCI melakukan penambangan illegal. Padahal, PPCI tidak memiliki ijin eksploitasi dan ijin pinjam pakai dari Kemenhut.

“Selain itu, PPCI tidak membayar kewajibannya. Atas kasus ini, kerugian mencapai Rp 6,75 miliar,” ungkapnya.

Sementara, Koordinator LSM Guntur, Hasyim Asegaf menuding aparat Polres PPU ‘masuk angin’. Adanya laporan illegal mining pada 2008 malah diganjar SP3 (Surat Penghentian penyidikan Perkara) di Maret 2009.

“Saat itu, direktur PPCI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Selain dirugikan secara materi, Pemkab PPU harus menanggung kerusakan alam yang sangat dahsyat,” paparnya.

Selanjutnya, Hasyim mendesak agar Kapolri Timur Pradopo turun tangan. Melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang menangani kasus ini.

“Kami juga berharap KPK menggarap kasus ini. Bahwa telah terjadi kerugian negara akibat praktik illegal mining yang dilakukan PPCI,” pungkasnya.*ronald