LENSAINDONESIA.COM: Indonesia dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk mendukung penerapan sistem peringatan dan respon dini terhadap konflik di beberapa daerah rawan konflik di Indonesia.

Hal ini dilakukan melalui kerjasama pembangunan dalam bidang pencegahan konflik, khususnya dalam menangani permasalahan kelompok masyarakat yang tercerabut dari asalnya (uprooted people).

Penerapan sistem peringatan dan tindakan dini terhadap konflik, yang dikenal dengan Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) tersebut, disertai dengan pemberdayaan sosial ekonomi kelompok masyarakat yang terkena dampak konflik di beberapa daerah rawan konflik, seperti di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso, yang menunjukkan strategi yang efektif dalam mendukung proses integrasi masyarakat yang tercerabut dari asalnya untuk bermigrasi ke dalam komunitas yang menjadi tuan rumah mereka.

Strategi tersebut juga berfungsi memitigasi konflik sosial dan membangun suatu forum dalam rangka memfasilitasi diskusi yang jujur, terbuka dan berkesinambungan antara kelompok yang berbeda identitas dan kepentingannya.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen menumbuhkan keselarasan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan tersebut harus didukung oleh sistem deteksi dan peringatan dini dalam penanggulangan konflik,” ujar Dr Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada lokakarya yang bertajuk “Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah” yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah.

Lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian acara serupa yang telah diselenggarakan sebelumnya di Jakarta, Kupang, dan Ambon. Lokakarya ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan di semua tingkatan administrasi dalam menindaklanjuti penanganan kelompok masyarakat yang tercerabut dari asalnya akibat konflik, atau yang dikenal dengan warga baru.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Delegasi Uni Eropa di Provinsi Sulawesi Tengah, didukung oleh mitra pelaksana World Vision dan Kemitraan (Partnership), yang menunjukkan bahwa sistem mitigasi konflik tersebut telah berhasil mendorong kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, memberdayakan ekonomi lokal dengan mengidentifikasi produk lokal yang spesifik dan berdaya saing, serta menyelenggarakan berbagai lokakarya dan pelatihan keterampilan yang bermanfaat baik bagi masyarakat setempat maupun bagi kelompok masyarakat yang mengungsi dari tempat tinggal asalnya.

Kepala Operasional Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Erik Habers mengatakan, bahwa Uni Eropa dengan senang hati mendukung inisiatif yang akan menumbuhkan keselarasan antara berbagai kelompok identitas dan kepentingan yang berbeda di Indonesia.

“Uni Eropa selalu yakin bahwa kestabilan dan keselarasan di Indonesia amat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga penting bagi Uni Eropa sebagai mitra Pemerintah Indonesia dalam mendukung nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama, yaitu pembangunan, keberagaman dan demokrasi,” kata Erik.

Dukungan Uni Eropa melalui program Aid to Uprooted People di Indonesia berjumlah 5 juta Euro (hampir Rp 60 miliar) dan dilaksanakan di tiga daerah, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku. Kemitraan (Partnership) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia menerima pendanaan untuk dua tahun sebesar 400.000 Euro (sekitar Rp 5 miliar). Sementara, World Vision Indonesia menerima 750.000 Euro (sekitar Rp 9 miliar) untuk pendanaan program selama tiga tahun. @rudi