LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus menyelidiki kasus Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Balaraja. Hal ini dilakukan meskipun sampai saat ini belum ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

Demikian disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto kepada wartawan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Menurut Andhi, ada dua hal yang tengah ditangani. Pertama, kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan sertifikat tanah yang saat ini ditangani di pidana umum (Pidum) dan kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi Pertamina kepada PT Pandan Wangi Sekartaji (PT PWS) yang saat ini ditangani jaksa pidana khusus (Pidsus).

“Kami (Kejagung, red) sendiri ada pidum ada pidsus dan ada keterkaitannya. Kalau di Pidsus kan penyelidikan, kalau sekarang belum ditemukan bukti,” ujar Andhi.

Soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mensupervisi kasus ini, Andhi mempersilahkannya. Andhi mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu.

“Silakan saja nanti kan kami Koordinasi. Kita sendiri ada Pidum (Pidana Umum, red) ada Pidsus (Pidana Khusus, red) dan itu ada keterkaitannya,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan depo Pertamina itu bermula saat Pertamina menggandeng PT PWS, yang ketika itu dipimpin oleh Sandiaga Uno, sebagai rekanan proyek pada 1996, untuk pembelian tanah seluas 20 hektar. Namun akibat krisis moneter, Pertaminan membatalkan perjanjian itu secara sepihak, sehingga PT PWS meminta ganti rugi.

PT PWS sempat menyita Gedung Kantor Pertamina di Jalan Kramat Raya, serta rekening operasional Pertamina di Bank Mandiri. Pertamina kemudian membayar ganti rugi sebesar 12,8 juta dollar AS dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dibayarkan 6,4 juta dollar AS.

PT PWS juga menjaminkan sertifikat tanah HGB 032 kepada Pertamina. Padahal, sertifikat asli HGB 031 berada di tangan pengusaha Edward Suryadjaya. Belakangan diketahui, PT PWS tidak memiliki sertifikat asli atas tanah proyek tersebut setelah Pertamina membayar ganti rugi tahap dua.

Kasus dugaan korupsi ini telah lama mengendap di Kejagung. Sehingga, sejumlah pihak mendesak KPK agar mengambil alih penanganan kasus tersebut. @ari