LENSAINDONESIA.COM: Sofyan Wanandi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan jika Pemerintah sudah  seharusnya merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menghapus tentang tenaga kerja kontrak dan menghapus upah murah.

Menurutnya, akibat Undang-Undang yang begitu kaku, orang-orang lebih memilih outsourching.  Sofyan menambahkan sebagai Asosiasi Pengusaha dirinya tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan harapan kepada kaum buruh, karena semua sudah tertuang dalam UU Ketenagakerjaan.

“Ketika perusahaan-perusahaan menggunakan outsourching, saya gak bisa apa-apa karena undang-undang bilang boleh. Itulah masalahnya,” papar Sofyan di Jakarta, Jum’at (13/07).

Sementara itu, sistem outsourching dan sistem upah murah ditengarai karena Pemerintah terlalu berpihak kepada investor. “Indikasinya pemerintah terlalu takut jika investor kabur dari Indonesia,” imbuh Soyan.@Lysistrata