LENSAINDONESIA.COM: Penerapan hukuman mati koruptor demi pencegahan sekaligus pemberantasan maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia didukung Partai Demokrat.

Demikian ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/7/12).

Penerapan hukuman mati itu diyakini Ruhut akan membuat pelaku korupsi di tanah air jera. Meski ide ini ditentang Komnas HAM (Hak Asasi Manusia).

“Itu yang saya katakan kalau bicara korupsi,kita jangan maen-maen. Saya
lebih mengedepankan sangsi sosial, apalagi sekarang dengan baju seragamnya KPK,” ujarnya.

Ia juga mendesak agar pimpinan Komnas HAM tidak selalu bicara melanggar HAM terkait penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Yang namanya koruptor harus dihukum mati, tapi mereka (Komnas HAM) katakan jangan begitu dong itukan melanggar HAM. Koruptor oke ada HAM-nya, tapi ‘Hak Asasi Monyet’, rakyat miskin karena koruptor,” pungkasnya. @suci