Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Terkait kewenangan pengelolaan kawasan Wisata Nasional Gunung Bromo, Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin meminta agar pemerintah pusat memberi kewenangan daerah untuk mengelola kawasan itu.

“Intinya, bagaimana objek wisata Bromo ada sedikit kewenangan kami. Sehingga, masyarakat sekitar Bromo merasa semakin memiliki. Usulan ini perlu dikaji ulang, sehingga kita bisa mengelola Bromo secara maksimal,” tandasnya, Rabu (29/8/2012).

Disebutkan, tiga tahun terakhir sebelum memasuki tahun 2010, jumlah wisatawan tidak bagus. Namun, tahun 2010 sudah ada tanda peningkatan. Itu dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang mencapai 100 ribu lebih, meski demikian saat itu terjadi musibah erupsi.

“Pasca erupsi Bromo, pengunjung tembus 80ribu. Tahun 2012 sampe Agustus ini sampai menyalip lebih dari 80 ribu pengunjung lokal maupun mancanegara,” paparnya.

Menurutnya, kondisi Bromo yang berada dibawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini menjadi keprihatinan bersama. Pengelolaan lahan Bromo sekitar 50 hektar tersebut masih banyak menuai kekecewaan pengunjung, khususnya fasilitas dan infrastruktur.

“Sejauh ini kami hanya mengadvokasi atau mengawasi saja. Artinya, diluar kawasan laut pasir dan lokasi wisata Bromo adalah kewenangan pemerintah daerah. Sementara, untuk di dalam kawasan Bromo dikelola pemerintah pusat dan PAD nya pun disetor ke pusat,” jelasnya. @panji