LENSAINDONESIA.COM: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat untuk tidak mengabulkan gugatan Judicial Review Provinsi Kaltim terkait perimbangan dana bagi hasil Migas.

Penantian masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) selama 7 bulan terakhir, terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi, (12/9/12) sore kemarin dengan tegas memutuskan tidak mengabulkan gugatan Judicial Review UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dihubungi melalui telepon selulernya, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Syaparuddin yang turut menghadiri siding, kepada RRI mengemukakan, alasan MK tidak memenuhi gugatan Provinsi Kaltim,  karena pemohon Kaltim dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan gugatan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebut seluruh kekayaan alam adalah milik negara, sehingga pusat memiliki wewenang untuk mengaturnya. Selain itu, bila Judicial Review dikabulkan, stabilitas ekonomi Indonesia bakal terancam.

Keputusan MK, diakui Syaparuddin, sangat mengecewakan, namun dewan melihat masih ada celah bagi Kaltim untuk memperoleh dana bagi hasil Migas yang adil, yakni melalui Legislatif Review.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Majelis Rakyat Kaltim Bersatu (MRKTB) Abraham Ingan mengaku sangat kecewa dengan Putusan MK.

“Masyarakat Kaltim sudah menempuh 9 kali persidangan yang menjadi sidang terpanjang di Mahkamah Konstitusi, namun hasilnya Nihil.” ujarnya seperti dikutip dari sejumlah portal online.

Sekedar mengingatkan, perjuangan Kaltim menuntut keadilan sebagai daerah penghasil Migas telah dimulai sejak Februari lalu dengan tuntuntan revisi pasal 14 huruf e dan f. Pihak penggugat menilai  selama ini porsi bagi hasil minyak bumi 15 persen untuk daerah penghasil dan 85 persen pusat sesuai UU 33/2004 tidak proposional.

Semakin timpang, karena ketetapan pembagian penerimaan pertambangan gas bumi menggariskan 65 persen hasil menjadi hak pemerintah pusat dan 35 persen sisanya menjadi hak daerah penghasil.

Kendati demikian, baik wakil rakyat dan MRKTB tidak patah arang. Mereka meminta rakyat Kaltim tetap berjuang agar Kaltim dan 16 daerah penghasil Migas lainnya mendapat dana bagi hasil yang lebih adil dan proposional. @LI-13