LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Maman S Sunjaya dinilai asal main teken saja terhadap suratnya kepada beberapa pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Bandung Barat.

Alhasil, beberapa pengurus Dewan Kemakmuran Masjid menjadi berang karena pemerintah meminta surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan sosial (bansos) yang anggaranya sama sekali tidak pernah pernah diterima pihak DKM.

Beberapa pengurus yang protes dan sempat mencuat ke permukaan antara lain DKM Al-Hidayah, Kampung Cilember Desa Cibogo Kecamatan Lembang, DKM
Al-Hidayah dan DKM Masjid Jami Wahdatul Ummah di Kampung Babakan Tegallaja RT 01/RW 05 Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah.

Menanggapi hal tersebut, Lerry, Bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat
menilai, bahwa kejadian tersebut akibat adanya kesalahan administrasi di Sekretariat Daerah.

“Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Setda tidak melakukan koordinasi yang baik dengan DPPKAD Bandung Barat,” kata Lerry di ruang kerjanya, Jumat, (14/9/2012).

Menurut Lerry, pencairan bantuan sosial harus melalui proses yang ketat dan tertib. Usulan program kegiatan menunggu terbitnya SK DPA hingga pengesahan melalui APBD memerlukan persyaratan-persyaratan yang ketat. “Kami akan mencairkan kalau persyaratan pencairan sudah lengkap,” paparnya.

Bantuan kepada DKM-DKM itu, terang Lerry, belum pernah dicairkan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Negara. “DKM tersebut memang mengirimkan proposalnya, tapi dana bantuan sosial tersebut masih di kas daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Ia juga tidak membantah kemungkinan masih banyak DKM yang dikirimi surat pertanggungjawaban bantuan sosial sementara bantuannya tidak cair.

Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat Drs. H. Ernawan Natasaputra melalui pesan singkatnya menyatakan bahwa SPJ Bansos bagi DKM masih perlu terus dilakukan investigasi.@Desmanjon