LENSAINDONESIA.COM: Koalisi Penegak Citra DPR yang tergabung dalam beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yakni, TII, ICW, PSHK, IBC, Yappika, MTI yang menyikapi atas upaya DPR lumpuhkan KPK revisi Undang-Undang (UU) No 30/2002 tentang KPK dan pembintangan anggaran pembangunan gedung baru KPK.

Sementara itu, Roy menjelaskan, upaya pelumpuhan KPK itu dilatarbelakangi fakta oleh banyaknya penindakan kasus korupsi politik di DPR oleh KPK,” ujar Roy, di Sekretariat Transparansi Internasional Indonesia (TII), Senayan Bawah No. 17 Blok S Rawa Barat, Jakarta pada Minggu (30/9/12).

“Karena sudah banyak anggota DPR yang ditangkap oleh KPK,” katanya.

Selain itu, adanya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah personel parlemen dari
Badan Anggaran (Banggar) DPR disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR tak pelak disinyalir menjadi pemicu dijadikannya DPR sebagai target KPK.

Tak heran dengan tertangkapnya dan dijebloskannya sejumlah politisi ke penjara akibat tersandung kasus korupsi diyakini menjadi alasan revisi UU KPK oleh DPR.

“Politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik dengan menggunkan dua fungsinya, yaitu penganggaran dan legislasi,” jelasnya.

Menggunakan dua cara itulah yang diduga menjadi upaya pelemahan KPK.

Kondisi itulah yang membuat Koalisi Penegak Citra DPR mendesak DPR segera mencabut tanda bintang pada alokasi anggaran gedung KPK.

Tak hanya itu saja, koalisi penegak citra DPR juga berharap agar DPR membatalkan revisi UU KPK dan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional 2010-2014. @ags