LENSAINDONESIA.COM: Setelah dinyatakan unggul dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat provinsi oleh KPU DKI Jakarta, di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin, apabila tidak ada gugatan, maka pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan akan dilantik pada 8 Oktober 2012 oleh DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah “PR” ibu kota telah menanti keduanya, mulai masalah kemacetan, banjir, dan pengangguran.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, mengatakan ada lima langkah yang harus diambil oleh Wali Kota Surakarta itu bersama wakilnya Basuki pasca dilantik menjadi pemimpin di DKI Jakarta.

Pertama, Jokowi-Ahok tidak perlu berkoalisi atau membuat kesepakatan dengan partai politik khususnya partai pendukung seperti Partai Indonesia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pasalnya kemenangan keduanya bukan karena kerja mesin parpol.

“Tidak berkoalisi dengan parpol. Ingat yang membesarkan anda adalah rakyat. Partai tidak memilik sumbangsih besar untuk kemenangan anda,” kata Ray Rangkuti, dikutip dari sejumlah portal online Minggu (30/9/12).

Kedua, kata Ray, baik Jokowi maupun Ahok untuk tetap memimpin kota Jakarta hingga lima tahun mendatang. Karena keduanya merupakan kepala daerah masing-masing di Surakarta dan Belitung Timur, yang tidak tuntas dalam menjalankan amanah hingga lima tahun.

Ketiga, pemimpin baru Jakarta, ujar Ray harus membuat target dalam jangka satu tahun, masyarakat harus merasakan perubahan dari kepemimpinan Jokowi-Ahok, misalnya reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi misal ngurusin KTP, akte perkawinan, itu yang paling dekat dengan masyarakat DKI Jakarta”.

Ke-empat, kemenangan Jokowi-Ahok tidak disepakati dengan berlebihan.

”Cukup untuk pesta kemenangan. Sekarang mulai kerja”.

Dan kelima yakni keduanya didesak untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) terkait dengan tranparansi kinerja selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga lima tahun kedepan. @LI-13