LENSAINDONESIA.COM: Tidak adanya kekompakan dan belum maksimalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan undang-undang akan menghambat penuntasan kasus-kasus korupsi besar.

Pimpinan KPK dinilai masih belum seirama dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Misalnya dalam kasus Hambalang dan Century, beberapa kali Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan ada tersangka baru dari lingkungan istana, namun pimpinan lainnya mengatakan belum ada.

“Beberapa kali disampaikan akan ada tersangka baru dari menteri dan wakil menteri, namun sampai sekarang belum ada, Ini terlihat ada tarik menarik dan menunjukkan tidak kompaknya pimpinan KPK,” kata Pengacara Ahmad Rivai, berbicara dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum & Strategi Nasional (LPHSN) dengan tema ‘Komitmen Penyelenggara Negara Dalam Pemberantasan Korupsi dan Realitas’, di Bumbu Desa, Cikini Minggu (18/11/12).

Namun demikian, Rifai menilai KPK masih jauh lebih baik daripada lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Hanya saja, KPK justru belum maksimal melaksanakan amanat undang-undang anti korupsi yang memayunginya.

Dikatakan Rifai, seperti pada kasus simulator SIM, KPK masih memberi kesempatan pada Polri meminta fatwa Mahkamah Agung atas sengketa kewenangan itu.

“Sudah jelas ada undang-undangnya, kenapa masih menunggu fatwa MA. Ini berarti KPK tidak memahami tugas dan fungsinya,” jelas Rifai yang juga pernah mengikuti seleksi pimpinan KPK ini.@aligarut