LENSAINDONESIA.COM: Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai pembubaran BP Migas sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan MK 36), sepertinya tidak merespons esensi dari salah satu permohonan pemohon yaitu agar pelaku usaha di sektor Migas dilakukan oleh BUMN.

Menurut Hikmahanto, dalam permohonan pemohon, BP Migas diminta untuk dinyatakan tidak konstitusional. Dalam hal ini, pemohon menghendaki BUMN diberi kewenangan seperti sebelum UU 22/2001 berlaku. Sepertinya juga ada keinginan dari pemohon agar Pertamina dikembalikan pada posisi semula berdasarkan UU 44/1960 dan UU 8/1971. Padahal, Pertamina saat ini berbeda dengan Pertamina masa sebelum UU Migas.

“Disini ada kekeliruan dari pemohon yang meminta agar BP Migas digantikan dengan BUMN. Bila BUMN yang dikehendaki, maka BUMN tersebut tunduk pada UU BUMN. Bahkan, bila dalam bentuk perseroan tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan bila akan menjual saham ke masyarakat akan tunduk pada UU Pasar Modal,” papar Hikmahanto kepada LICOM di Jakarta, Rabu (05/12/12).

Hikmahanto menjelaskan, Pertamina berdasarkan UU 8/1971 bukanlah perusahaan negara yang tunduk pada UU No. 9 th 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara yang kemudian pada tahun 2003 diganti dengan UU BUMN. Pertamina merupakan perusahaan negara yang khusus dan istimewa. Disamping itu, pemohon juga mendalilkan agar peran BP Migas tergantikan, maka pemohon berargumen BP Migas tidak efisien dan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

“Padahal, untuk menyatakan efisien tidaknya suatu lembaga dan jika para pejabat di dalam lembaga tersebut berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, maka lembaga yang berwewenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalaupun ada proses di depan pengadilan, maka bukanlah MK yang berwenang tetapi lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung,” tandas Hikmahanto.

Seperti diketahui, Permohonan uji materi terhadap UU/2001 oleh pemohon meminta agar MK membatalkan ketentuan dalam UU 22/2001 yang mengatur tentang KKS atau kontrak lainnya terkait dengan Migas. Menurut pemohon, alasan seharusnya karena dalam KKS bukan negara yang berkontrak, tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meskipun yang berkontrak ini tidak harus tunggal (satu BUMN aja).

Para pemohon juga meminta MK menyatakan batalnya ketentuan yang mengatur keberadaan pelaku yang melakukan kegiatan Migas di Hulu dan Hilir yaitu BP Migas. Pemohon menghendaki, agar di sektor Migas, entitas yang mendapat kuasa dari negara adalah BUMN, seperti ketika Pertamina pertama kali didirikan. Disini, pemohon menghendaki agar BUMN, sebagai pelaku usaha, diberi prioritas dalam pengelolaan sektor Migas mengingat para kontraktor saat ini lebih banyak berasal dari luar negeri.

Para pemohon menghendaki MK menyatakan batal pasal yang mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberitahu KKS yang telah ditandatangani kepada DPR RI. Para pemohon menginginkan agar KKS harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR, bukan sekedar memberitahu DPR setelah ditandatangani.@Lysistrata