Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    

Inilah Pemaparan Konsekuensi Pembubaran BP Migas 

LENSAINDONESIA.COM: Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas, dan untuk sementara dikembalikan ke Direktorat Jendral Migas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya digantikan oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas, secara hukum saat ini negara terekspos tanpa perlindungan dalam Kontrak Kerja Sementara (KKS).

Dikatakan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, alasannya, pertama, bila ada gugatan dan negara dinyatakan kalah, maka tidak ada sarana untuk membatasi jumlah ganti rugi. Ganti rugi dapat berlipat-lipat, belum lagi biaya proses pengurusan perkara yang biayanya bisa sangat fantastis, termasuk lawyer fee.

Kedua, bila kontraktor merasa dihambat oleh pemerintah daerah atau kebijakan dan regulasi kementerian yang bukan mengurusi masalah migas, maka kontraktor menganggap hal tersebut sebagai wanprestasi ‘Pemerintah’. Karena, definisi pemerintah bisa sangat luas dan tidak hanya terbatas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Situasi ini berbeda ketika BP Migas masih ada dimana tindakan pemerintah yang dianggap menghambat kontraktor tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasinya BP Migas,” pungkas Hikmahanto kepada LICOM di Jakarta, Kamis (06/12/12).

Ditambahkan Hikmahanto, terakhir, negara bisa menjadi target bagi kontraktor yang tidak berhasil dalam eksplorasi dan eksploitasi Migas dengan cara mencari celah untuk mengajukan gugatan. Padal, gugatan bisa jadi hanya gertakan dengan harapan tercapai perdamaian dengan kompensasi yang lumayan.

Menurut Hikmahanto, oleh karena itu saat ini perlu segera dipikirkan oleh DPR dan Pemerintah untuk segera memutuskan entitas baru pengganti BP Migas guna mencegah kondisi perlindungan. Konsekuensi lain adalah sumber daya manusia di BP Migas. Organisasi besar seperti BP Migas tentu banyak orang yang bergantung kehidupannya.

“Tidak seharusnya MK memutus dan serta merta BP Migas dinyatakan bubar pasca pengucapan putusan. Bila bijak, saat MK menyatakan BP Migas inkonsitusional maka proses transisi harus diserahkan kepada pemerintah. MK tentu boleh menentukan jangka waktu atas transisi ini. Inilah hebatnya Indonesia. Dari putusan MK tentu yang mendapat kredit adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan ini siap melakukan koreksi atas kesalahan produk UU masa pemerintahan Wahid-Megawati. Tak heran bila tidak ada perlawanan dari presiden SBY,” paparnya. @Lysistrata