LENSAINDONESIA.COM: Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menuding, permohonan Kurtubi, salah satu pemohon yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas adalah untuk kepentingan pribadi.

Pasalnya, Kurtubi mendesak agar Perusahaan BUMN yakni Pertamina, diberi prioritas dalam pengelolaan sektor Migas dan
menggantikan BP Migas. Menurutnya, jika Pertamina saat ini menggantikan peran BP Migas, justru membuat semua orang akan
berfikir bahwa gugatan ke MK merupakan ide dari Pertamina menggunakan alias menyewa jasa para pemohon itu.

“Nah ini Kurtubi aneh juga, seolah-olah membelokkan keinginan luhur dari pemohon menjadi kepentingan pak Kurtubi ketika dia
bilang dikasihkan ke Pertamina saja,” cetus Hikmahanto Juwana kepada LICOM di Jakarta.

Menurut Hikmahanto, peran BP Migas tidak dapat disamakan dengan Pertamina pada masa sebelum UU Migas yang merupakan
perusahaan negara yang khusus diatur dalam UU No 8 th 1971. Disini ada kekeliruan dari pemohon yang meminta agar BP Migas di
gantikan dengan perusahaan BUMN. Bila BUMN yang dikehendaki, maka BUMN tersebut tunduk pada UU BUMN, bahkan bila dalam
bentuk perseroan tunduk pada UU Perseroan Terbatas, begitupula bila akan menjual saham ke masyarakat akan tunduk pada UU
Pasar Modal.

Sedangkan, Pertamina berdasarkan UU No 8/1971 bukanlah perusahaan negara yang tunduk pada UU No 9 th 1969 tentang
Bentuk-bentuk Perusahaan Negara yang kemudian pada tahun 2003 diganti dengan UU BUMN. Pertamina merupakan perusahaan negara
yang khusus dan istimewa. Jika pemohon menginginkan agar BUMN-lah yang berkontrak dengan kontraktor dalam KKS.

Bila ditelaah lebih jauh, permohonan pemohon ini janggal, karena bila KKS dilakukan oleh BUMN dengan kontraktor maka menjadi
pertanyaan, mengapa DPR harus memberikan persetujuan dalam proses itu sebagaimana dimohonkan. Karena 2 entitas tersebut
yakni BUMN dan DPR berbeda, antara perdata dan ketatanegaraan.

“Jadi BP Migas jangan disamakan dengan Pertamina yang dulu, yang dia memang berusaha juga. BP Migas gak ada usahanya. Jadi
aneh juga ini kalau misalnya diberikan ke BUMN. Apapun pilihan atas bentuk BUMN ini maka BP Migas bila menjadi BUMN akan
berada dibawah pembinaan Kementerian BUMN yang tentunya akan menambah kerumitan sendiri,” tambahnya. @Lysistrata