LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi ) meminta, agar izin pembangunan kantor dubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, jakarta pusat dibatalkan.

DPP HTI Farid wadjdi mengatakan, kedatangannya ke Balai Kota untuk meminta Pak Jokowi untuk membatalkan izin pembangunan kantor dubes AS yang di Jalan Medan Merdeka Selatan.

“Ya tadi saya sudah ketemu dengan pak Jokowi dan beliau ingin mempelajari masalah pembangunan dubes AS tersebut,” katanya kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (8/1/13).

Farid menyebutkan, bahwa Jokowi mempunyai kewenangan atas izin yang didirikan kantor Dubes AS itu. Tapi dia mennganggap Jokowi  itu omongan kosong. “Kalau dilihat dengan undang-undang, Jokowi sangat pro rakyat tapi kami tidak percaya karena kami anggap dia sama seperti pemimpin yang lain,” ungkapnya.

Dia menerangkan, Bangsa Indonesia telah banyak hasil tambang yang dikuasai Amerika seperti kasus Freeport dan Blok Cepu tetapi kenapa UU pasal 33 yang seharusnya semua itu untuk rakyat saat ini hanya pepesan kosong.

“Pak Jokowi bilang agar kita tunduk pada UU pasal 33 di UUD 45 keperntingan rakyat dan kesejahteraan rakyat namun buktinya rakyat banyak hidup dibawah garis kemiskinan, semua hasil dari Freeport dan Blok Cepu dikuasai sepenuhnya oleh Amerika,” tegasnya.

Selain itu, Farid berharap Jokowi mempunyai keberanian politik yang kuat dan begitu juga dengan pemimpin yang lain harus memiliki kepempinan pro rakyat.

“Kita minta Jokowi harus berani dalam penyampaian Politiknya karena Indonesia apabila dengan dibiarkan pembangunan kantor Dubes AS maka akan dijajah oleh amerikas di negara indonesia sendiri,karena seharusnya gedung Dubes AS tidak ada di Indonesia, sebab telah menjajah Indonesia,” jelas Farid.@aguslensa