LENSAINDONESIA.COM : Puluhan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Surabaya dianggap tidak efektif saat berlaku di lapangan. Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, M. Mahmud mengatakan seharusnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengevaluasi beberapa perda yang yang selama ini tidak berjalan.

“Beberapa perda memang dianggap tidak sesuai ketika dilaksanakan di lapangan. Bahkan, sampai sekarang tidak berjalan,” ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Mahmud mencontohkan, Perda No 17 tahun 2003 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terbukti tidak berjalan sesuai bunyi judul perda. Menurutnya, isi di dalamnya tidak ada pasal yang menyebut pemberdayaan PKL tapi justru syarat-syarat yang mengikat bagi pedagang.

“Kalau judulnya pemberdayaan PKL seharusnya isinya bukan mengekang pedagang. Isinya cuma syarat ini dan itu yang dianggap memberatkan pedagang,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan, Walikota dalam hal ini berhak merevisi perda asalkan penerapannya tetap dilakukan di lapangan. “Selama ini yang pernah di evaluasi hanya perda yang berkaitan dengan retribusi saja. Coba kita lihat Perda tentang larangan merokok. Sampai sekarang tidak berjalan dan terkesan dibiarkan saja,” tambahnya.@iwan_christiono