LENSAINDONESIA.COM. Sekalipun mengimbau parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi faktual dapat menerima putusan KPU ini secara legowo, Lingkar Madani Indonesia (LIMA) tetap mendorong agar parpol-parpol tersebut terus mencari keadilan.

“Legowo bukan berarti membiarkan tindakan  kecurangan terjadi dan kemudian dilupakan begitu saja,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kepada LICOM, hari ini (Selasa, 8/1/2013).

Masih kata Ray, parpol-parpol tersebut harus meaporkan berbagai kecurangan yang mereka terima, perlakuan diskriminatif atau bahkan sekedar memberi info kemungkinan parpol yang sejatinya tidak lolos tapi diloloskan oleh KPU, seperti adanya dugaan kantor parpol yang mempergunakan aset negara, seperti yang diduga dilakukan Partai Golkar.

“Ini juga tindakan kontributif bagi upaya pelaksanaan pemilu yang jurdil. Seberapapun kecilnya perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan itu, sejatinya harus dibongkar dan diselesaikan,” tambahnya.

Hal seperti ini, sambungnya, jangan dibiarkan berlalu. Sebab sikap seperti
ini akhirnya hanya menjadi duri dalam pelaksanaan pemilu Indonesia dan
penyakit yang sama kembali berulang.

“Sekalipun terlihat hubungan damai KPU-Bawaslu, langkah mengadukan
pelanggaran-pelanggaran dan bahkan sengketa itu tetap diajukan via pintu
Bawaslu. Upaya sengketa ke PTUN juga layak ditempuh,” sambungnya lagi.

Di saat bersamaan parpa parpol juga sebaiknya melaporkan penyelenggara
pemilu yang melakukan tindakan tidak jujur dan adil ke DKPP.

“Jangan dibiarkan pelanggaran mengendap. Bukan soal lolos atau tidak. Tapi
soal memastikan bahwa tahapan pelaksanaan pemilu kita dilakukan dengan baik dan benar,”  demikian Ray. @ari