LENSAINDONESIA: Pemerintah Kabupaten Barat tampaknya masih ‘digantung’ oleh Bupati Bandung Dadang Nasser. Pasalnya, hingga hari ini Dadang Nasser, Bupati Bandung itu belum menandatangani Surat Keputusan (SK) Perubahan Pelimpahan Asset dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat.

Padahal, tandatangan dokumen tersebut merupakan syarat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Bandung Barat Tahun 2012 dan salah satu tuntutan BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2011.

“Kewajiban kita sudah kita dipenuhi. Kami berharap SK Perubahan penyerahan asset dapat segera ditandatangani Bupati Bandung Pak Dadang Nasser,” kata Basuki Atmono SE, Kepala Seksi Analisis Kebutuhan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) KBB, di ruang kerjanya, Jumat (11/1/2013) kepada LICOM.

Menurutnya, SK dari Bupati Bandung perlu untuk input data terhadap LPj Bupati Bandung Barat Tahun 2012.

Basuki mengakui, bahwa dalam pendataan asset negara di Kabupaten Bandung Barat, pihaknya dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. Basuki pun mengakui bahwa petugas BPKP hanya mendapat biaya perjalanan dinas dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Tanpa SK Perubahan dari Bupati Bandung, LHP Pemkab Bandung Barat Tahun 2012 kemungkinan dapat didisclaimer kembali. Pasalanya, Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LHP Pemkab Bandung Barat 2008 – 2010, selalu didisclaimer BPK RI. Salah satu pangkal penyebab dari penilaian disclaimer itu lantaran Pemkab Bandung Barat dianggap belum menyelesaikan dokumen resmi pelimpahan aset yang diklaim milik Pemkab Bandung Barat.

Beberapa sumber menyebutkan, berdasarkan SK Bupati Bandung No. 030/Kep. 229-Aset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemkab Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 2010 diketahui aset yang dilimpahkan dari Kabupaten Bandung ke KBB tercatat sebesar Rp 732 miliar. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi data atas dokumen pelimpahan aset tersebut diketahui nilai aset yang dilimpahkan ke KBB mencapai Rp 872 miliar. @desmanjon