LENSAINDONESIA.COM: Saat mengumumkan tiga pejabat publik baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pembentukan BP Migas dilakukan pada zaman Megawati Soekarnoputri. BP Migas kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi setelah MK mengabulkan uji materi UU Migas.

Demikian disampaikan Presiden SBY di Istana Negara, Jumat (11/1/2013).

“BP Migas itu dulu dibentuknya saat zaman Presiden Megawati. Sebenarnya, BP Migas memiliki tujuan yang baik. Kita berfikir, harus ada satu institusi independen, bukan pertamina dan ESDM yang mengurusi hulu migas,” kata SBY.

Kalau Pertamina yang mengatur, sambungnya ditakutkan akan terjadi benturan. Sementara kalau di bawah esdm, dipastikan akan timbul masalah, karena kementerian atau pemerintah berkaitan dengan policy making dan regulasi.

“Akan menjadi sulit jika pengaturan hulu minyak bumi disatukan dengan ESDM,” tambahnya. @ari