Advertisement

LENSIAINDONESIA.COM: Erupsi Gunungapi Merapi yang terjadi pada 26 Oktober 2010 hingga November 2010 telah, menimbulkan dampak korban kerusakan dan kerugian di banyak sektor. Diperlukan Rp 1,35 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi, yaitu di Provinsi DIY Rp 770,9 milyar dan Jawa Tengah Rp 548,3 milyar.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi terkait terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di 5 sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor,” kata DR. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Menurutnya, di sektor permukiman sebanyak 3.612 KK perlu direlokasi ke tempat yang lebih aman, baik dari ancaman erupsi maupun lahar dingin. Hingga saat ini sebanyak 2.553 KK telah berhasil direlokasi. Sebanyak 1.059 KK belum bersedia direlokasi, dimana 656 KK di Sleman DIY dan 403 KK di Jawa Tengah, baik terdampak erupsi (165 KK) dan lahar dingin (238 KK).

“Di Kab Sleman DIY jumlah KK yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hunian tetap 2.739 KK, yang bersedia direlokasi 2.083 KK. Sedangkan yang belum bersedia 656 KK. Rumah yang terbangun saat ini 2.083 unit.” jelasnya.

Di Kab Magelang Jawa Tengah jumlah KK yang memenuhi kriteria mendapatkan hunian tetap 708 KK, yang bersedia relokasi 470 KK. Sedangkan yang belum bersedia relokasi 238 KK. Rumah yang sudah terbangun saat ini 406 unit, sedangkan 64 unit belum terbangun karena kesulitan lahan. Di Kab Klaten Jawa Tengah 165 KK masih belum bersedia relokasi dan karena lokasi hunian tetap menunggu revisi tata ruang wilayah.

“Terkait dengan adanya masyarakat yang tidak mau relokasi, maka Gubernur DIY dan Jawa Tengah telah mengusulkan kebijakan living harmony with disaster risk (hidup harmoni dengan risiko bencana). Untuk pemerintah menyiapkan beberapa fasilitas seperti; sistem peringatan dini, jalur evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat, tempat evakuasi (jambor) yang berisi titik evakuasi, logistik dan lainnya,” tutur Sutopo.

Sementara itu, untuk mengetahui langsung Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif dan rombongan kementerian/lembaga mengunjungi hunian tetap Merapi pada Minggu (13/1/13).

Agung Laksono menyatakan, apresiasi kepada BNPB, BPBD, Pemda dan kementerian/lembaga lainnya atas capaian pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi. Sedangkan Kepala BNPB, menyampaikan pada 2013 akan dilanjutkan penyelesaian pembangunan di 5 sektor sesuai Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi.

Hidup harmoni dengan risiko bencana ditempuh karena masyarakat menolak untuk relokasi. Ada 4 strategi dalam membangun masyarakat dan bangsa yang tangguh menghadapi bencana. Pertama, jauhkan bencana dari masyarakat.

“Hal ini ditempuh dengan membangun peringatan dini, normalisasi sungai, sabo dll. Kedua, jauhkan masyarakat dari bencana. Ini dapat ditempuh dengan relokasi. Tapi kenyataannya masyarakat menolak. Ketiga, hidup harmoni dengan risiko bencana. Keempat, tumbuhkembangkan kearifan lokal. Jadi, idealnya memang merelokasi masyarakat di daerah bencana. Oleh karena, itu pemerintah menyiapkan sarana pendukung untuk evakuasinya dan masyarakat bersedia untuk dievakuasi saat Merapi akan meletus,” tukasnya.

Kunjungan kerja di Merapi Menkokesra dan rombongan juga berkunjung ke hunian tetap Karang Kendal Desa Umbulharjo dan Pager Jurang Desa Kepuh Harjo. @hidayat