LENSAINDONESIA.COM: Semua transaksi dan segala jenis kontrak mengenai minyak dan gas bumi yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan pihak mana harus dinyatakan batal demi hukum, karena keberadaan institusi ini ilegal.

Yang mengherankan, kenapa Komisi VII DPR RI tutup mata dan tutup kuping melihat langkah pemerintah yang salah dalam menyikapi keputusan MK tentang pembubaran BP Migas itu.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi, Ketua Tim Non-Litigasi Uji Materi UU Migas No 22/2001 yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi sehingga BP Migas harus bubar demi hukum.

“Seharusnya Komisi VII segera memanggil pemerintah dan membicarakan langkah strategisnya. Misalnya, mempercepat penyelesaian pembuatan UU Migas baru. Sementara Kementeriaan ESDM mengawasi apa yang sudah dijalankan BP Migas (kontrak-kontrak karya dengan pihak asing). Itu yang disarankan MK,” tegas Adhie kepada LICOM, malam ini (Kamis, 17/1/2013).

“Saya curiga, jangan-jangan karena Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi VII dari Partai Demokrat, maka semua penyelewengan dalam tata kelola migas yang omsetnya triliunan rupiah dibiarkan karena oknum tertinggi di Kementeriaan ESDM petinggi di partai yang sama,” katanya.

Makanya, agar tidak terjadi conflict of interest (konflik kepentingan), koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menyarankan agar Ketua Komisi VII diganti dari partai lain. Kalau tidak, katanya, bisa menimbulkan kecurigaan ada patgulipat antara eksekutif dan legislatif demi menambah pundi-pundi partai guna menghadapi pemilu mendatang.

Dengan demikian, ujar Adhie, Komisi VII bisa lekas memanggil dan menegur pemerintah karena penerbitan Perpres No 9/2013 itu melawan keputusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012.

“Sekarang kepala SKK Migas mungkin bisa lolos dari jerat hukum bila melakukan kontrak dengan pihak lain karena dapat dukungan penguasa. Tapi bila terjadi perubahan (kekuasaan) politik, dia pasti tidak akan dibiarkan lepas tanggungjawab,” pungkas Adhie Massardi. @ari