LENSAINDONESIA.COM: Sudah jelas, ada indikasi keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Merujuk putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) no.979 K/PID/2004, putusan no 977 K/PID/2004, dan putusan no 981 K/PID/2004 terkait Direktur Paul Soetopo mengungkap keterlibatan Boediono.

“Dimana pada 15 Agustus 1997, Boediono bersama-sama dengan anggota Direksi BI membuat keputusan dalam rapat Direksi yang intinya menyebutkan mengijinkan memberi bantuan likuiditas dengan memberikan fasilitas kelonggaran berupa fasilitas saldo debit kepada kantor pusat atau cabang Bank yang mengalami kesulitan likuiditas hingga
gejolak mereda,” kata Tim Hukum Petisi 28 Ahmad Suryono dalam dikusi publik dengan tema “Penjara dan Pemakzulan, Terkait Fakta Hukum Keterlibatan Langsung Boediono dalam skandal Century dan BLBI” di Galeri Cafe, Cikini, Minggu (27/01/2012).

Artinya, nasabah penyimpan dana Bank dibolehkan untuk menarik dana secara tunai di Bank BI walau bersaldo negatif.

“Kemudian, pada 20 Agustus 1997, Boediono juga bersama anggota Direksi BI kembali membuat keputusan untuk kembali melakukan bantuan likuiditas dengan alasan perbankan belum pulih. Bantuan diberikan kepada Bank Danamon dan bank lainnya, yang disebut mengalami penarikan dana cukup besar oleh pihak ketiga. Sekira 18 Bank diberikan fasilitas tersebut,” tambahnya.

Sambung Suryono, keputusan rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 itu bertentangan dengan ketentuan sanksi berupa penghentian sementara kliring lokal terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo BI.

Dirinya juga melihat dari putusan MA itu, jelas keterlibatan Boediono dan direksi BI lainnya seperti Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Mukhlis Rasyid, Haryono dan Soedrajad Djiwandono dalam praktek korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira obligasi rekapitulasi mencapai Rp 650 triliun dan sebesar Rp 144 triliun dalam
bentuk obligasi BLBI. Ini sudah sangat jelas dan mesti segera diadili baik secara sendiri dan bersama-sama.

“Pasalnya dalam putusan tervonis Paul Soetopo Tjokronegoro korupsi itu dilakukan secara bersama-sama. Kami melihat ada kesalahan Boediono, kalau memang kolektif kolegial dia masih bisa berlindung. Tapi kalo kesalahan kedua, dia tidak bisa mengelak, karena MA mengatakan korupsi itu dilakukan bersama-sama, ini menyangkut pada vonis Paul Soetopo Tjokronegoro. Kenapa Boediono tidak diproses, siapa Boediono, kenapa begitu kebalnya dia. Itu disposisi mereka berdua Paul Soetopo dan Boediono,” ungkapnya.

Maka, tambah Ahmad, keterlibatan Boediono sudah terang benderang dan dapat dibuktikan dugaan perannya yang melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (1) sub b jo.pasal 28 ji.Pasal 34 sub c Undang-undang No 3 tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 43 A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

“Sudah sangat pantas apabila penyidik Kejaksaan segera melakukan penyidikan terhadap Boediono dikarenakan keterlibatan yang bersangkutan secara terang benderang dalam kasus ini,” tutupnya. @aligarut1