LENSAINDONESIA.COM: Ada beberapa alasan yang membuat SBY dan Boediono tidak layak menjadi presiden dan wapres. Selain melanggar pasal 33 UUD 45, tingginya public distrust, ada alasan lain yang juga mendukung keduanya tak layal memimpin bangsa.

“Pertama, kebohongan data pajak dan tidak taat aturan pajak yang dilakukan SBY. Sebagaimana dokumen resmi yang bocor ke publik, menunjukkan bahwa pendapatan Yudhoyono pada 2011 menerima Rp 1,37 miliar (USD 143.000), selain Rp 107 juta dalam pendapatan dari royalti, Namun, tak ada rincian spesifik pajak yang dilaporkan atas penghasilan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Direktur Pusat Studi Sosial Politik (PUSPOL) Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun kepada LICOM, senin (4/2/2012).

Pada tahun 2011 Presiden Yudhoyono membuka rekening bank senilai Rp 4,98 miliar dan USD 589.188. Lagi-lagi, tak ada rincian spesifik pajak yang dilaporkan atas penghasilan tersebut.

Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa Agus Harimurti membuka empat rekening bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar. Tidak ada informasi dari mana penghasilan itu diperoleh. Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, namun tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.

“Sedangkan Ibas Yudhoyono, menurut dokumen tersebut, sampai 2010 memperoleh Rp 183 juta sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta dengan PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar,” tambahnya.

Ibas, imbuh Ubedillah, tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham atau hasil investasi.

“Dia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2010, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat aset Ibas senilai Rp 4,42 miliar di tahun 2009,” tambahnya.

Dengan ketidakjujuran Presiden dan keluarga Presiden ini menunjukkan bahwa Presiden sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan karenanya tidak layak lagi sebagai Presiden.

Selain SBY, Wakil Presiden Boediono juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bailout Century.

Selaku Direktur BI saat itu, Boediono bersama jajaran direksi BI lainnya, memutuskan untuk memberikan kelonggaran fasilitas terhadap sejumlah bank ketika dikhawatirkan terjadi persoalan likuiditas dan penarikan dana oleh nasabah (rush).

“Datanya bisa dicermati. Dari keputusan dewan direksi BI yang diambil dalam rapat 15 Agustus dan 20 Agustus 1997 ini dianggap sebagai pangkal kasus BLBI yang menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah,” tambahnya.

Keterlibatan Boediono dalam kasus ini sudah jelas. Putusan Mahkamah Agung No 977, 979, 981 K/Pid/2004 tanggal 10 Juni 2005, menyebut Boediono ikut dalam rapat Direksi BI pada 15 Agustus 1997.

Hasil rapat tersebut intinya mengizinkan pemberian bantuan likuiditas dengan memberikan fasilitas kelonggaran berupa fasilitas saldo debet kepada kantor pusat atau cabang Bank yang mengalami kesulitan likuiditas hingga gejolak mereda.

Boediono juga terlibat dalam rapat 20 Agustus 1997 yang hasilnya memutuskan untuk kembali mengucurkan bantuan likuiditas dengan alasan perbankan belum pulih. Bantuan diberikan kepada Bank Danamon dan bank lainnya, yang disebut mengalami penarikan dana cukup besar oleh pihak ketiga. Sekitar 18 Bank diberikan diberikan fasilitas tersebut.

“Menurut putusan MA, hasil rapat tanggal 15 Agustus dan 20 Agustus inilah yang menjadi dasar oleh tiga terdakwa, yakni Hendrobudiyanto (direktur I), Heru Soepraptomo (Direktur II), dan Paul Soetopo (Direktur III), menyalahgunakankewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian negara. Ketiganya divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama- sama dan dihukum penjara satu tahun enam bulan,” sambungnya.

Dalam kasus bailout century juga Boediono memiliki peran dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008 selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu.

“Dengan demikian negara ini saat ini dipimpin oleh Presiden dan Wapres yang melanggar hukum. Dalam konteks negara Demokrasi ini sangat memalukan. Oleh karena itu saya menyatakan Presiden dan Wapres saat ini sebenarnya sudah tidak layak jadi Presiden dan Wapres. Solusi hukumnya adalah KPK dan kepolisian sudah bisa menangkap mereka. Solusi politiknya DPR bisa meneruskan langkah politik sampai pemakzulan keduanya,” demikian Ubed yang juga dosen UNJ ini. @ari