LENSAINDONESIA.COM: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengakui perkembangan bisnis khususnya di tingkat online belum dibarengi dengan regulasi atau peraturan dari pemerintah yang mengatur bisnis ini.

Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Elektronika, Kadin Jatim, Tritan Saputra, mengatakan ini termasuk kelemahan yang dialami pebisnis online. Selain belum adanya perlindungan hukum secara spesifik dari pemerintah, pembeli memang rentan kecewa terhadap penjual.

“Kalau perusahaan dan badan usaha sudah jelas. Pendaftaran perusahaan ikut peraturan yang sudah ada termasuk harga, PPN dan PPH tergantung badan usahanya. Tapi dari situ tugas pemerintah setidaknya bagaimana mengatur bisnis online yang abal-abal dan itu harus dibasmi. Tapi maling lebih pinter, tinggal bagaimana pemerintah tanggap saja,” aku Tritan kepada Licom, Rabu (27/2/2013).

Saat ini,  aktivitas di dunia maya itu baru diatur dalam UU IT.  Tritan menegaskan, pemerintah tidak mencantumkan peraturan secara detail tentang aktivitas bisnis di dunia maya. Karena itu, diimbau pemerintah dan para IT lebih cepat dan tanggap memberantas bentuk merugikan masyarakat tentang dunia maya. Ia juga mengaku sampai saat ini Kadin Jatim belum ada upaya spesifik mengawal perkembangan bisnis online.

“Dari Kadin sendiri hanya bisa sebatas mengimbau agar pebisnis online yang benar-benar sudah dikenal segera membuat kepemilikan khusus di bisnis online seperti dot.co.Id, dot.ac.id. Kalau .com sudah peraturan internasional mungkin ada beberapa kesulitan dalam pengurusannya tapi tidak masalah ikuti saja aturannya,” tandasnya. @Panjichuby_666