LENSAINDONESIA.COM: Tim Pengawasan (Timwas) kasus Bank Century DPR menyoroti penanganan aset Bank Century yang ada di luar negeri. Menurut anggota Timwas Fahri Hamzah melihat adanya kerancuan dalam penanganan pemburuan aset yang ada di luar negeri. Terutama dengan keberadaan Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) Denny Indrayana dalam tim pengejaran aset.

“Sebenarnya Denny Indrayana (Wamenkumham) sebagai apa? Sebenarnya kita rapat dengan struktur yang mana?,” kata Fahri dalam Raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013) siang

Hal tersebut dilihat dengan adanya kewenangan Deny Indrayana selaku Wamenkum HAM sebagai penanggung jawab (peminpin Tim tersebut), padahal menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2012, tim perburuan aset hasil tindak pidana Bank Century luar negeri dipimpin oleh tiga menteri dan Jaksa Agung. Ketiganya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Jaksa Agung, Basrief Arief.

Fahri yang juga legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta tim perburuan aset harus terbuka mengenai biaya yang sudah dikeluarkan.

“Pak Amir, anda memngeluarkan uang banyak tapi laporannya belum ada,” tandasnya

Lanjut Fahri, sebenarnya permasalahan ini adalah sederhana namun cara penyelesaiannya saja yang sulit atau mungkin tidak ingin menyelesaikan kasus tersebut.

“Pemerintah perlu mengajukan proposal yang cukup serius, atau kita tidak mau menyelesaikan,” tandasnya

Seperti diketahui, Perpres ini dibuat untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset Bank Century di luar negeri yang memerlukan langkah strategi melalui permintaan timbal balik (mutual legal assitance), dalam kasus pidana kepada negara dimana aset berada.@endang