Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Perilaku Tokoh-tokoh MUI Menyedihkan dan Memalukan 

LENSAINDONESIA.COM: Sebuah kasus penipuan berkedok syari’ah dan melibatkan tokoh-tokoh dan Ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbongkar. Ini tentunya sangat memalukan, menyedihkan, tetapi juga bisa ditarik hikmahnya.

Menurut Menristek era Gus Dur, AS Hikam, lembaga prestisius dan juga bernuansa “sakral” yang di dalamnya bercokol para Ulama dan politisi parpol berbasis agama (Islam), ternyata terkontaminasi oleh virus korupsi. Bahkan, dengan segala macam dalih, oknum-oknum MUI mencoba memberikan dalih, apologia dan pengabsahan seakan-akan apa yang dilakukannya sah-sah dan halal.

“Padahal setidaknya mereka harus meneliti apakah ada potensi penipuan. MUI semakin ditengarai publik, bukan saja sarat dengan kontroversi terkait dengan fatwa-fatwa agamanya, tetapi juga oknum-oknumnya bergelimang dengan kepentingan finansial dan bisnis yang bisa dikategorikan samar (syubhat). Ini sungguh menyedihkan dan memalukan,” sambung Hikam yang juga analis politik President University ini.

“Kalau mereka-mereka yang terlibat tidak mau mundur, mestinya dipaksa mundur. Dan, aparat penegak hukum harus memeriksa keterlibatan mereka secara tuntas dan transparan, agar MUI bisa dibersihkan nama dan marwahnya,” demikian Hikam.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin, mengakui posisi di PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS). Namun, ia meluruskan bahwa di perusahaan investasi emas yang diduga bodong itu bukan sebagai Dewan Penasihat, melainkan sebagai Dewan Pengawas Syariah.

“Oh, itu saya sebagai Pengawas Syariah,” kata Ma’ruf, kepada wartawan, sebelum menghadiri acara peluncuran buku biografinya, di Jakarta, Senin malam, 11 Maret 2013.

Ma’ruf juga membenarkan bahwa GTIS telah memperoleh sertifikat sebagai perusahaan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dari MUI. Sertifikat itu diberikan setelah MUI melakukan verifikasi terhadap perusahaan tersebut untuk memastikan kelaikannya.

Baca Juga:  KPK tetapkan Bupati Lampung Utara sebagai tersangka, diduga sudah terima suap Rp 1 miliar

Sedangkan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas Syariah itu, imbuhnya, untuk mengawasi agar perusahaan tersebut bekerja sesuai prinsip-prinsip syariat. “Tugasnya mengawasi pelaksanaannya agar sesuai syariah.”

Ma’ruf menolak berkomentar banyak seputar GTIS, termasuk ketika ditanya soal keuntungan 10 persen untuk MUI dari GTIS. “Wah, itu nanti saja. Nanti,” ujarnya. @ari