LENSAINDONESIA.COM: Harus ada kebijakan hukum yang harmonis agar tidak terjadi konflik pertanahan. Karena pada prinsipnya, tanah adalah milik negara dan harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

“Pengelolaan tanah harus berkontribusi pada keadilan,” tegas peneliti LSM Pancanaka, Laksanto Utomo dalam diskusi soal tanah di Hotel Syahid, Jakarta, Selasa (19/03/2013).

Oleh karena itu harus ada koordinasi antar lenbaga terkait untuk menghindari adanya terjadinya konflik pertanahan.

Sementara itu, Kepala BPN RI Hendarman Soepandji menjelaskan, reformasi agraria itu bukan mengubah semua peraturan atau hal yang menyangkut agraria.

“Reformasi agraria berarti mendistribusikan tanah terlantar kepada rakyat petani dan mensejahterahkan rakyat,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Hendarman melanjutkan, saat ini pihaknya sedang melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi peraturan pertanahan, redistribusi tanah, penertiban tanah terlantar, sertifikasi bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia.

Selain itu, BPN juga melakukan pengkajian mengenai pengembangan dan penguatan kelembagaan pertanahan melalui pengaturan dengan Undang-undang.

“BPN ingin melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat,” demikian Hendarman. @ari