LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk mengenai pelarangan aksi unjuk rasa selama setahun di Kaltim mendapat kecaman.

Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Mulawarman, Daeng Asbar, kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran dalam kehidupan negara demokrasi

“Ini adalah bentuk penyelamatan setelah maraknya unjuk rasa yang menyerang mandeknya pembangunan di Kaltim. Beberapa masalah yang juga menjadi cercaan demonstran adalah sengketa masalah perbatasan, ketidakjelasan pembangunan bandara dan lain-lain. Jadi kebijakan melarang demonstrasi adalah blunder untuk gubernur,” tegas Daeng kepada LICOM, hari ini (Jumat, 12/4/2013).

Pelarangan demonstrasi, sambung Daeng, sama saja mengebiri hak-hak bernegara masyarakat Kaltim. Apalagi, selama ini, tidak ada aksi unjuk rasa masuk kategori melanggar ketertiban, apalagi menjadikan Kaltim tidak kondusif.

“Harusnya apa yang kami dan kawan-kawan lakukan dengan menggelar unjuk rasa, jangan di nilai secara subjektif. Pemerintah harus lebih objektif menyikapi aksi unjuk rasa. Dan yang harus ditegaskan, rakyat tidak membutuhkan kedamaian yang semu, rakyat butuh gejolak demi menuju suatu kedamaian yang benar-benar nyata,” demikian Daeng.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim menngeluarkan kebijakan pelarangan aksi demonstrasi di provinsi ini demi menjaga ketertiban dan kondusifitas Kaltim menjelang Pemilu 2013-2014. Gubernur juga sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kapolda agar mengawal kebijakan tersebut. @ari