Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Sidang lanjutan kasus ruislag lahan tol Waru-Perak Surabaya dengan terdakwa mantan Pangdam V Brawijaya Letjen (Purn) Djaja Suparman kembali digelar di Pengadilan tinggi Militer III Surabaya (Juanda), Senin (29/04/2013).

Dalam sidang yang mengagendakan tanggapan oditur atas eksepsi Djaja Suparman ini, ada delapan lembar berkas tanggapan yag dibacakan oditur militer tinggi.

Oditur Militer Tinggi Letjen Sumartono dalam pembacaan tanggapanya membantah eksepsi terdakwa yang sebelumnya menyebut bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tak berhak sebagai perwira penyerah perkara (papera) dalam penyelidikan kasus ini, dan yang berwenang adalah Panglima TNI.

“Memang ketika pensiun, terdakwa sudah dikembalikan ke kesatuannya, sehingga dalam kasus ini, KSAD tetap berwenang sebagai papera,” jelasnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Letjen TNI Hidayat Manao.

Selain itu, Oditur juga menanggapi eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyebut kasusnya masuk hukum perdata bukan pidana.

Dalam tanggapanya, Oditur militer tinggi menilai kasus yang melibatkan mantan perwira tinggi TNI AD Letjen (Purn) Djaja Suparman dan PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) ini merugikan negara sebesar Rp 13,644 miliar karena dalam proyek pembangunan tol Waru-Perak memakai uang APBN.

“Jadi ini tetap kasus dugaan korupsi,” jelasnya.@ian_lensa