Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Kepala Prodi MEP UGM anggap kepala daerah wajib miliki political will 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah pusat dianggap setengah hati melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Pasalnya, sejak tahun 2001 hanya sepertiga seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialihkan pada pemerintah daerah.

Seharusnya, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya penggunaan dan pengelolaan anggaran yang menjadi hak milik daerah. Kendati demikian, ketidaksiapan kondisi daerah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan publik.

“Salah satu permasalahan desentralisasi fiskal adalah tiadanya integrasi antara perencanaan, penganggaran dan monitoring-evaluasi,” kata dr Arti Adji.

Pengamat ekonomi kebijakan publik sekaligus Kepala Prodi Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM (universitas Gajah Mada)  itu mengatakan, sebagian besar pemerintah daerah belum melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis data. Umumnya perencanaan dan penganggaran dititikberatkan pada target penyerapan anggaran. “Efisiensi anggaran baru dilihat dari sisi penyerapannya,” imbuhnya.

Padahal, untuk bisa mengantar jasa publik secara optimal, diperlukan penerapan perencanaan berbasis data lewat integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring-evaluasi. Perencanaan yang baik nantinya memberikan manfaat pada capaian economic outcomes. “Tapi perlu diingat, perencanaan yang sudah baik juga harus didukung implementasi yang baik pula,” ungkapnya.

Dia berpendapat, kepala daerah sudah saatnya memiliki political will untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Sehingga program pembangunan daerah mampu mengidentifikasi pemintaan jasa publik lokal. Dan pada gilirannya mampu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. @affan safani

Baca Juga:  Camelia Habiba: Kinerja Dispendukcapil Surabaya tak maksimal