LENSAINDONESIA.COM: Transaksi uang tunai yang masih cenderung mendominasi setiap aktivitas pembayaran di tanah air ternyata menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan.

Andri Gunawan penulis buku berjudul ‘Membatasi Transaksi Tunai, Peluang dan Tantangan’, menyatakan saat ini yang harus dilakukan bagi seluruh aparat terkait adalah menyiapkan produk undang-undang yang membatasi transaksi uang tunai. “Dengan semakin banyaknya masyarakat menggunakan transaksi non tunai akan mengurangi TPPU,” ujar Andri dalam diskusi di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Menurut Andri, pola pembatasan transaksi uang tunai sangat bermanfaat untuk mencegah tindak hasil korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia. Ia pun mencontohkan pegawai Pajak golongan III A, Gayus Tambunan, yang memiliki uang tunai miliaran rupiah padahal tidak sebanding dengan gaji yang ia dapatkan sebagai pegawai negeri sipil.

Sementara itu, dengan adanya peraturan pembatasan uang tunai setidaknya akan mempermudah aparat penegak hukum di dalam melacak transaksi yang mencurigakan. “Kita belum tahu apakah penegakan hukum sudah melihat hal itu, penggunaan transaksi tunai untuk pencucian uang,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mencontohkan di beberapa negara Eropa sudah menjalankan undang-undang pembatasan transaksi uang tunai selain sebagai pajak maupun antisipasi pencucian uang. “Ada beberapa pengecualian beberapa negara, misalnya Perancis pembelian ternak sapi boleh dengan tunai. Tetapi beberapa negara di Eropa membayar upah buruh dengan transfer,” pungkasnya. @yuanto