Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi bertemu secara khusus
dengan Ketua KPK Abraham Samad di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (07/06/13). Kehadiran kiai asal Malang, Jawa Timur di KPK ini, meminta agar KPK melakukan pengawasan khusus terhda proses Pilkada di Jawa Timur.

“Saya minta kepada Ketua KPK untuk melakukan pengawasan Pilkada, supaya pada Pilkada dilakukan investigasi sebelum jalannya
Pilkada itu. Karena proses-proses transaksaksional biasanya terjadi menjelang Pilkada,” kata Hasyim, usai bertemu Abraham Samad di ruangan pimpinan KPK, Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (07/06/2103).

Hasyim Muzadi membeberkan alasan kenapa dirinya menginginkan KPK harus memantau sejak sebelum jalannya Pilkada. Karena pertimbangan
bahwa gugatan ke MK yang diajukan para kandidat setelah perhitungan suara hasil pilkada atau pasca Pilkada, sangat tidak efektif.

“Biasanya gugatan yang dilakukan di MK itu tidak efektif,” tegas Hasyim, serius.

Selanjutnya, Hasyim tidak menjelaskan secara rinci soal kenapa baru menjelang Pilkada Jawa Timur ini, ia menemui pimpinan KPK. Juga tidak
menyinggung apakah menjelang Pilkada di Jawa Timur ini ada indikasi yang harus diwaspadai KPK. Mengigat, Pilkada Jawa Timur sebelumnya sempat terjadi gugatan ke MK. Bahkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan lantaran MK menetapkan untuk kabupaten di kawasan Madura harus  diulang.

Hasyim juga menceritakan pertemuannya secara khusus dengan Abraham Samad, kali ini, lebih difokuskan ke persoalan Pilkada yang berintegritas. Juga kaitannya dengan KPK sebagai lembaga pengawal integritas berbangsa dan bernegara, yang belakangan menjadi perhatian beberapa organisasi Non Pemerintah (NGO) di Amerika dan Eropa.

“Mereka itu akan berkunjung ke KPK. Dulu, ada beberapa tokoh Asia yang datang ke sini, sekarang ada dari Eropa dan Amerika. Mereka tertarik
dengan eksistensi dan cara kerja KPK,” kata Hasyim.

Menurut Hasyim, KPK sudah menjadi perhatian dunia. Malahan, kan NGO dari Amerika tertarik melihat salah satu pilkada di Indonesia. Menurutnya, Kenapa pengawasan Pilkada harus dilakukan sebelum Pilkada, “Untuk menyelamatkan APBD dan money politics terhadap
masyarakat di bawah, karena penggelembungan terjadi pada sebelum Pilkada,” tutupnya. @aligarut1