LENSAINDONESIA.COM: Praktisi hukum Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), Niko Adrian menilai Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang sah adalah milik Pemerintah DKI Jakarta yang rencananya akan digelar di Monumen Nasional (Monas).

“Jangan bilang PRJ tandingan, karena yang dibuat Pemda DKI dong yang sah. Masak yang buat (PRJ) pengusaha seperti Hartati Murdaya Poo yang sah. Jangan terbalik dong logikanya,” kata Niko kepada LICOM, melalui pesan singkat, Sabtu (15/6/13).

Niko menjelaskan, PRJ yang sah itu adalah PRJ pro rakyat yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta. “Yang sah PRJ yang dibuat oleh Gubernur DKI,” tegasnya.

Seperti diketahui , Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan menggelar uji coba Pekan Raya Jakarta (PRJ) tandingan di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Uji coba ini menyikapi PRJ di JI Expo, Kemayoran, yang dinilai sangat elitis dan sangat tidak merakyat.

“Juli nanti akan kami selenggarakan uji coba di Monas. Skala kecil-kecil saja untuk usaha mikro, rumah tangga dan menengah, konsepnya,” tutur Ahok di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Selain itu, uji coba PRJ kecil-kecilan ini sebagai unjuk gigi bahwa, Pemprov DKI bisa membuat tandingan PRJ yang megah di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. “Setahun sekali lah buat pamer,” kata Ahok.

Ahok mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) ruang bawah tanah sebagai tempat parkir di Monas.

“Itu nanti ada parkir juga ruang pameran besar yang bisa langsung terhubung gambir. Kalau lancar tahun depan bisa bangun,” jelas Ahok.

Yang lebih hebat lagi, pagelaran PRJ nanti di Monas tidak ada hubungannya dengan saham DKI yang ada di PT Jakarta International Expo (JIExpo) selaku penyelenggara PRJ di Kemayoran, Jakarta Pusat. “Beda urusan itu,” tukasnya.

Perlu diketahui, PRJ yang di gelar đɪ̣̇ pusat bisnis Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta Pusat sangat jauh dari kesan merakyat. Harga tiket masuk yang sangat mahal, penyewaan lapak yang sangat mahal, membuat tidak ada celah bagi warga miskin untuk ikut bisa pesta bersama merayakan HUT DKI Jakarta ke 486 ini.

Apalagi Komisaris PT JIExpo Murdaya Poo terkesan arogan dengan mengatakan, bahwa PRJ bukanlah pameran kerak telor. Pernyataan ini lah yang membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang biasanya bawaannya kalem pun menjadi naik pitam.

Jokowi mengatakan, PT JI Expo hanya tahunya untung dan untung tanpa memikirkan warga miskin. “Karena dia enggak memulai dari awal. Dia (JIExpo) ngertinya hanya untung, hanya untung, hanya untung, tahu!” kesal Jokowi saat membagi-bagikan celemek kepada ratusan pedagang kerak telor di luar arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/6/13).

Jokowi mengatakan, PRJ adalah pesta rakyat Jakarta dimana pengusaha kecil dapat berperan dan bisa merasakan pestanya Ibu Kota. Sedangkan PRJ saat ini, pedagang diharuskan harus membayar sewa dengan cukup tinggi.

“Oleh sebab itu, konsepnya mau kita ubah. Konsepnya awal itu, untuk kegembiraan rakyat, iya kan? Kemudian juga untuk yang kecil-kecil seperti ini. Mikro-mikro, usaha-usaha rumah tangga seperti ini yang seharusnya diberi ruang. Biar mereka bisa berpesta setahun sekali,” tandas Jokowi@aguslensa