Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Fraksi Hanura, PDIP dan PKS tegas tolak kenaikan harga BBM 

LENSAINDONESI.COM: Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI kian intensif membahas rencana kenaikan harga BBM. Rapat pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013, digelar Sabtu (15/06/13) siang. Pembahasan
dikebut agar Senin 17 Juni 2013 esok, RAPBN-P sudah bisa disahkan.

Rapat membahas perubahan postur anggaran, yang didalamnya juga memasukkan paket kompensasi untuk rakyat miskin pasca kenaikan BBM. Paket bantuan akan diberikan sebesar Rp 150.000,-/bulan dalam masa 4 bulan itu akan diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin.

Dalam rapat ini, tiga fraksi secara tegas tetap menolak kebijakan kenaikan BBM. Fraksi Hanura, Fraksi PDIP, dan terakhir partai yang tergabung dalam setgab koalisi Fraksi PKS. Hal ini disampaikan oleh masing-masing Anggota Fraksi DPR dari Partai Hanura, PDIP dan PKS saat memberikan pandangan partainya. Hadir dalam rapat, yang dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN Bappenas Armida Alisjahbana, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

“Penolakan ini adalah ini dilakukan karena masih banyaknya optimalisasi pendapatan negara seperti efisiensi tata kelola negara yang belum dilakukan,” ungkap anggota Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, di
Gedung DPR, Sabtu (15/06/13).

Dalam hitung-hitungan dan analisisnya, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak pada inflasi yang akan menembus angka 7,6% hingga akhir 2013. Ini akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Namun jika BBM tak dinaikkan, angka inflasi diperkirakan hanya 5,58 persen.

Nurdin menilai, BLSM yang diberikan pemerintah bukanlah solusi dari dampak kenaikan BBM ini. Pemerintah disarankan untuk membangun pusat ekonomi di perbatasan dan program infrastruktur.

“Dan membangun lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, bukan bagi-bagi uang,” cetusnya.

Senada dengan pandangan Fraksi Hanura, Fraksi PKS juga memberikan pendapat yang sama. Kenaikan harga BBM akan menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Anggota Fraksi PKS Yudi Yudiono mengatakan, bantuan memang perlu
diberikan tanpa harus dibarengi kenaikan harga BBM subsidi. Besaran subsidi masih memungkinkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM.

“Pemerintah masih memiliki uang kok untuk menutupi subsidi,” imbuh Yudi.

Sementara itu, Fraksi PDIP mempertanyakan apakah kemampuan keuangan negara bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Inflasi dicantumkan hanya 6 persen dengan catatan BBM tidak naik. Maka yang perlu dilakukan adalah upaya stimulus.

PDIP mengusulkan program padat karya di desa untuk menolak inflasi. Pihaknya memiliki postur APBN sendiri tanpa menaikkan harga BBM.

seperti diketahui, jadi tidaknya kenaikan harga BBM bersubsidi memang tinggal menunggu hasil pembahasan RAPBN-P
2013. Senin 17 juni 2013 besok, RAPBN-P dijadwalkan akan disahkan di DPR.@firdausi