LENSAINDONESIA.COM: Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak adil. Anggota Fraksi PKS DPR-RI Almuzammil Yusuf menilai KPK tak adil dalam penanganan kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie).

Muzammil membandingkan vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor terhadap Angie dalam kasus suap pembahasan proyek Kemendiknas dan Kemenpora. Baginya, keputusan itu jelas menciderai rasa keadilan publik.

“Harusnya KPK menjerat mbak Angie dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menyita semua aset beliau yang terkait korupsi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini saat dihubungi LICOM, Sabtu (15/06/13).

Ia mempertanyakan sikap KPK yang tidak menyita aset Angelina Sondakh. Padahal, fakta hukum jelas Angie menerima suap dari proyek di dua kementerian.

“Saya pikir publik tidak akan lupa bahwa KPK telah menetapkan Mbak Angie sebagai tersangka karena telah menerima suap yang totalnya sekitar Rp 32 miliar dari Grup Permai terkait proyek di dua kementerian,”
papar Muzammil.

Dalam kasus yang menjerat mantan putri indonesia ini, KPK hanya meminta agar Angie mengembalikan uang itu. KPK mestinya bisa melakukan lebih dari itu. KPK memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyita aset beliau melalui UU TPPU. Jika langkah ini dilakukan, bukan tidak mungkin seluruh aliran dana kepada pihak tertentu bisa diungkap.

“Termasuk kemungkinan dana yang masuk ke partainya,” tegasnya.

Muzzammil bahkan membandingkan perlakuan KPK yang langsung menyita aset mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak meskipun tindak pidana induknya belum dibuktikan. Ia berharap KPK bisa adil dan transparan dalam penegakan hukum.

Dengan begitu, kepercayaan kita semua terhadap KPK bisa kembali pulih,” pungkasnya.@firdausi