LENSAINDONESIA.COM: Sidang perkara Mahfud Zakariya terdakwa kasus fitnah PT Hasil Fastindo atas larangan melakukan shalat Jumat, Rabu (3/7/2013), kembali digelar di PN Surabaya.

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Ahmad Fauzi kali ini mengagendakan eksepsi dari pihak terdakwa, Nurana Dibyantarsih. Kuasa Hukum Mahfud Zakariya dalam eksepsinya mengaku keberatan dengan dakwaan JPU. Pasalnya, pernyataan Mahfud soal pelarangan sholat Jumat dalam demo itu mewakili serikat pekerja jadi harusnya dilindungi Undang-Undang. Selain itu, perkara Mahfud ini mencuat karena pemberitaan media. Untuk itu, seharusnya perkara ini tidak perlu dipidanakan.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataan Mahfud seharusnya melalui hak jawab tak perlu dipidanakan,” kata Nurana kepada LICOM usai sidang.

Selain itu, Nurana juga menyebut bahwa pelarangan sholat yang diberlakukan PT Hasil Fastindo memang benar adanya. Buktinya sebelum demo ada beberapa buruh yang dipecat lantaran nekat tetap menunaikan sholat Jumat. “Selain itu, saat ini Disnaker Surabaya juga sudah menetapkan tersangka, jadikan jelas bahwa terbukti adanya pelarangan ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Agus Oktavianto menjerat Mahfud pasal 311 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal empat tahun penjara.

Dipaparkan Deddy, fitnah yang dikenakan pada Mahfud berawal pada 15 Maret 2012 lalu, dimana Mahfud memimpin demo di halaman Toko Hasil. Dalam demo itu, Mahfud menyampaikan aspirasi bahwa buruh disana dilarang melaksanakan shalat Jumat. “Namun apa yang disampaikan terdakwa tanpa didasari bukti yang kuat,” jelas Deddy dalam persidangan.

Dalam dakwaan juga dijelaskan, manajemen PT Hasil Fastindo tak pernah melarang karyawannya untuk melakukan shalat Jumat. Bahkan mengenai pelaksanaan dan waktu, semuanya diserahkan pada karyawan sendiri. @ian_lensa