LENSAINDONESIA.COM: Dibubarkannya Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) menjadi SKK Migas, ternyata dianggap sama saja. Pasalnya, hingga kini badan hukum pengelola industri migas masih belum dibentuk.

Sekertaris SKK Migas, Gde Pratnyana menyatakan, keberadaan SKK Migas menggantikan BP Migas masih belum jelas badan hukumnya. “Saya bingung apa itu binatang aneh BP Migas,” ujar Gde pratnyana, di Warung Komando, Jakarta, Senin (8/7/13).

Gde beralasan, keberadaan badan pengelola migas tersebut dipersilahkan melakukan kontrak terhadap perusahaan migas. Tetapi tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan. “Disuruh berkontrak tapi tidak boleh bisnis. Disuruh bisnis tapi tidak boleh untung,” keluhnya.

Dirinya membandingkan dengan keberadaan Bank Indonesia yang memberikan izin adanya bank, namun tidak terkaitnya Bank Indonesia dengan bank lainnya. “Bank Indonesia mereka memberi ijin dengan bank lain tapi tidak berkontrak. Sedangkan badan pengelola tidak jelas badan lain dengan Bank Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam gugatan UU Migas pada pasal pembentukan BP Migas. Selanjutnya, dibentuklah Satuan Kerja Migas yang saat ini di bawah kordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM).@priokustiadi