LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat dari fraksi Gerindra berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dalam menelisik dugaan penyelewengan anggaran negara dalam proyek perbaikan sektor jalan Nasional dan Jalan Provinsi seperti Jalan Pantura.

Dengan KPK urun, sehingga akhir tahun 2013 ini sebagai terakhir kalinya dalam penanganan jalan yang menyebabkan kemacetan di setiap musim mudik lebaran.

“Kita dukung, harusnya tahun ini sebagai tahun terakhir semrawutnya pembangunan. Dan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus sudah masuk tahun depan. Adanya kesemrawutan, karena KPK belum masuk menelisik di sana,” kata Martin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/07/2013).

Politisi Partai Gerinda ini mengaku, saat melakukan kunjungan di beberapa jalur Pantura, masalah yang terjadi adalah infrastruktur jalan yang rusak. Namun, polisi sudah siap mengamankan. Tetapi bisa berbuat banyak karena infrastruktur transportasi yang buruk.

“Dari Jakarta bisa tiga juta orang yang lewat Pantura, belum lagi dari Tangerang Bogor, ditambah jalan yang belum selesai-selesai, dan mengakibatkan kemacetan. Sehingga polisi tidak punya akses dengan kondisi yang seperti itu,”  tegas Martin.

Seperti diketahui,  anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, mengungkap hasil pemeriksaan terhadap pemeliharaan jalan Pantura. Setidaknya ada dua hasil laporan.

“Yang pertama adalah harga material yang kemahalan karena di-markup. Kedua, yakni kelebihan bayar.  Jadi volumenya tidak selalu sesuai dengan uang yang dikeluarkan,” pungkasnya. @endang