Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Birokrasi

DPR: SBY harus tegur Mendikbud 

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mendapat penilaian “merah” dari Ombudsman. Permintaan itu datang dari wakil rakyat yang duduk di Komisi X DPR RI, Muchtar Amma.

Menurut politisi dari Fraksi Hanura ini, SBY tidak bisa tinggal diam dan membiarkan para menteri yang berkinerja lemah tanpa ada teguran dan pengawasan.

“Rapor merah bagi Kemendikbud seharusnya menjadi peringatan serius bagi Presiden SBY. Presiden harus mengingatkan Mendikbud, karena kementerian ini dinilai paling boros dalam penggunaan anggaran tapi minim prestasi,” ujar Muchtar dalam rilis yang diterima LICOM, Rabu (24/07/2013).

Solusi lain, untuk meningkatkan kinerja Kemendikbud, papar Muchtar, SBY harus mendorong para menteri agar lebih sering turun ke lapangan dan melakukan cek and ricek atas kinerja anak buahnya di lapangan.

“Presiden SBY tidak hanya cukup menegur menteri yang bersangkutan, tapi Presiden juga harus mendorong Mendikbud agar lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan kontrol dan pengawasan langsung atas kinerja anak buah,” katanya.

Muchtar mengungkapkan, seharusnya dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN lebih mudah bagi Kemendikbud dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa besarnya dana yang dikucurkan dari APBN untuk Kemendikbud tidak serta merta memberikan prestasi bagi kementerian. Bahkan Ombudsman menilai kinerja Kemendikbud dalam pelayanan kepada publik masuk dalam kategori merah atau jelek,” terang dia.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan tersebut juga mengaku tidak kaget atas hasil penilaian Ombudsman yang mengkritisi Kemendikbud. Pasalnya, sudah banyak laporan-laporan yang masuk dari daerah ke DPR RI yang menyampaikan beragam keluhan atas pelayanan di kementerian yang mengurusi pendidikan dan budaya tersebut.

Baca Juga:  Sofyan Edi pastikan Kota Malang selalu kondusif dan terhindar dari konflik sosial

“Kami sebenarnya tidak kaget dengan hasil audit tim Ombudsman yang menyatakan pelayanan publik Kemendikbud masih di bawah standar. Sebab pengaduan-pengaduan dari daerah juga sudah sering kami terima, terkait dengan pelayanan Kemendikbud. Kami juga akan minta penjelasan dari Menteri terkait dengan penilaian Ombudsman ini pada saat Raker dengan Mendikbud,” janji Muchtar.@firdausi