LENSAINDONESIA.COM: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami darurat infrastruktur. Salah satu indikasinya ialah tak pernah bagus dan tuntasnya perbaikan jalan sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa.

“Ya, jalan sepanjang pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, itu kan kondisinya luar biasa buruk dan tidak pernah terselesaikan. Sudah berlangsung dari dahulu. Tetapi sifatnya tambal sulam tidak pernah terselesaikan. Coba kalau kita hitung dari biaya perbaikaan tambal sulam, kalau untuk membangun jalan tol saja sudah berapa kilometer,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari kepada LICOM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/07/2013).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, bukti lain yang menunjukkan adanya kondisi darurat infrastruktur di Indonesia ialah tidak adanya visi ke depan dalam pembangunan infrastruktur.

Hajriyanto mengapresiasi dan mendukung langkah beberapa elemen masyarakat yang menyuarakan persoalan jalur Pantura. Dia juga mendukung lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengusut.

“Saya kira itu langkah hukum yang tepat dan wajar sekali dilakukan. Karena terus terang, masyarakat Jawa Tengah di sepanjang jalur Pantura tidak pernah puas, tidak puas dengan adanya perbaikan tambal sulam,” tandasnya.

Untuk diketahui, KPK tidak dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan di sepanjang jalur Pantura Jawa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal itu lantaran semua proyek yang menggunakan anggaran negara dipastikan melalui audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun, jika hasil audit proyek yang dilakukan hampir setiap tahun menjelang Lebaran tersebut dicurigai terindikasi tindak pidana korupsi, bisa dilaporkan ke KPK.

“Jika dalam hasil audit dicurigai ada dugaan penyelewengan, bisa saja BPK atau BPKP menyerahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti,” ujar juru bicara KPK Johan Budi.@endang