Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JAKARTA

Metro Mini maut tak layak pakai, DTKJ ‘cuek’ 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, mengaku tidak terkejut dengan fakta-fakta yang menyebutkan, bahwa penyebab kecelakaan ‘metro mini maut’ yang menewaskan satu orang dan melukai dua siswi kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alwashliyah 1 Rawamangun di Jl Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Selasa (23/7/13) lalu karena adanya faktor kelalaian dari pengemudi metromini (human eror) dan lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum di DKI Jakarta.

Diketahui, Kecalakan itu terjadi pada umumnya dari faktor sopir yang ugal-ugalan mengemudikan kendaraannya di jalur bus Transjakarta, juga di temui fakta bahwa selama 3 tahun Wabdi Sihombing (22) menarik Metro Mini, bahwa dirinya tidak memiliki SIM.

Bahkan, kondisi kelayakan mobil yang pedal rem dan koplingnya hanya diikat dengan menggunakan karet merupakan fakta yang patut dipertanyakan mengapa dengan kondisi demikian buruk, bus itu pun masih mengantongi surat layak jalan KIR yang berlaku hingga 13 Desember 2013.

Menurut Aziz, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, ataupun pengemudi yang tidak memiliki surat-surat lengkap adalah potret keseharian kondisi transportasi di Jakarta. “Sebelumnya saya juga sudah ingatkan untuk melakukan penindakan waktu ada Kopaja ugal-ugalan hingga terbalik di Blok M. Ini kan tugas Dinas Perhubungan dan Polisi untuk menindak. Tapi penindakannya mandul,” kata Azas, Kamis (25/7/13).

Azas mengatakan, selama ini banyak kendaraan umum yang beroperasi walau sebenarnya tidak layak jalan. Dicontohkannya, selama ini angkutan P 17 (Senen-Manggarai), yang terdaftar di Dinas Perhubungan hanya sebanyak 17 armada.

Nyatanya, ada sekitar 100 armada yang beroperasi di lapangan. Anehnya, kata dia, situasi itu bukan ditangani serius, justru sejumlah oknum aparat melakukan pungli terhadap sopir-sopir P 17 yang berhenti di sekitar Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

Baca Juga:  Ratusan Massa tuntut “penghinaan Nabi” di DPRD Kota Bekasi, PKS janji teruskan ke DPR RI

“Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu kepada Wakil Gubernur DKI, Ahok terkait amburadulnya sistem pengawasan dan penegakan terhadap angkutan umum yang bodong dan tidak layak. Saat itu dia (Ahok -red) janji dan minta Kepala Dishub menertibkan secara konsisten pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tetapi sampai hari ini tidak ada implementasi janji dan penugasan Ahok itu,” ujarnya.

Azas berharap, hal ini menjadi landasan yang kuat bagi Dinas Perhubungan DKI untuk meneggakkan aturan, dan secara tegas menindak siapapun yang melanggar aturan di jalan. Ia menuturkan, beberapa pelanggaran yang saat ini paling mendesak untuk ditindak adalah terkait kondisi armada yang tidak layak jalan, dan sopir-sopir yang tidak memiliki kelengkapan surat seperti SIM ataupun Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) dan Kartu Pengenal Anggota (KPA). “Jangan sampai ada korban lagi. Masa iya harus ada korban baru bertindak,” harapnya.

Ia berpendapat, metromini sebaiknya diambil alih oleh Pemprov DKI termasuk semua aset dan anggotanya. Dimana dipersiapkan untuk langsung dimasukkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk langsung oleh Pemprov DKI.@winarko