Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Sikap dualisme pemerintah dalam menyikapi diversifikasi saham 7 persen Newmont disikapi sinis kalangan pengusaha. Menurut Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesa (Apemindo), tidak diperlukan adanya kontrak karya dan renegoisasi di Indonesia.

“Bicara nasionalisme atau kembali ke otonomi menjadi side back ke jaman dulu. Saatnya kita bicara aset negara maka dikembalikan sesuai UUD 33 itulah intinya,” ujar Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang kepada LICOM, Sabtu (27/07/2013).

Poltak menyayangkan sikap tak konsisten pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan pengusaha. Selama ini diduga ada perselingkuhan antara pengusaha dengan pemerintah pusat hingga daerah.

“Kalau menurut Apemindo, kekayaan negara harus dikembalikan hak dan kekayaan alam. Bahwa secara UU 4/2009 kalau mau konsisten maka tidak ada lagi kontrak karya dan tidak dibutuhkn renegoisasi. Semua kembali kepada UU dan itukan konstitusi,” tegasnya.

Dirinya berani melakukan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini karena pengawasan industri tambang tidak dilakukan dengan benar melalui konstitusi. Sehingga, kontrak karya belum bisa menyejahterakan masyarakat.

“Apemindo sangat resisten dengan negara ini. Mau diatur seperti apa? Kontrak karya selama ini tidak berguna untuk masyarakat. Maka sebaiknya dikembalikan sesuai dengan UUD 1945,” tuturnya.

Sebelumnya, terjadi perbedaan sikap antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Chatib Basri. Keinginan berbeda antara membeli 7 persen saham Newmont kepada pemerintah pusat atau diserahkan kepada daerah. Hal ini dikarenakan telah masuknya jatuh tempo habisnya kontrak Newmont Nusa Tenggara.@priokustiadi