Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Opini Bebas

Tolak perpanjangan kontrak Total E&P di Blok Mahakam 

LENSAINDONESIA.COM: Dalam kunjungan beberapa organisasi yang concern terhadap kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) dengan Koordinator Gerakan Mengawal Kedaulatan Negara (GMKN), Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta, Jumat (2/8/2013), telah mengalirkan suatu kesepakatan bersama untuk menolak tegas perpanjangan kontrak Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, yang akan habis masa kontraknya di tahun 2017.

Dalam kunjungan itu hadir Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam yang dipimpin Wachdiyat bersama Direktur Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah FE Universitas Mulawarman, Aji Sofyan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar, Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Binsar Effendi Hutabarat bersama Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi dan Ketua Kominfo GNM Teddy Syamsuri.

GNM melalui executive summary-nya yang terdiri dari tiga point penting terkait Blok Mahakam, dengan tegas menyatakan ketika rakyat Indonesia sadar bahwa amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah menempatkan kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalam bumi seperti migas dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan tertinggi di republik ini, setelah sumber daya manusia (SDM), finansial dan teknologi mumpuni, serta setelah BUMN Migas atau National Oil Company Pertamina siap dan mampu.

Tidak ada kalimat yang pantas untuk dipendam selain hanya menyuarakan, “Tolak perpanjangan kontrak Total sang ‘Penjajah’ di Blok Mahakam tersebut. Dan GNM serukan kepada rakyat Indonesia untuk bersatu menyuarakannya,” kata Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966 dan Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) dalam rilisnya kepada pers (03/08/2013).

Sejak Total E&P Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 14 Agustus 1968, namun sudah menjadi operator untuk Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967. Dengan berbekal dua kali teken kontrak dengan Pemerintah Indonesia, yang pertama selama 30 tahun pada 1967 sampai 1997, dan yang kedua selama 20 tahun dari 1997 hingga 2017. “Sesungguhnya perusahaan migas asing itu telah menguras cadangan migas di wilayah Indonesia selama 40 tahun dari 1980 sampai 2000 yang dilakukan secara besar-besaran. Dan setelah mulai diproduksinya lapangan Bekapai pada 1974, hanya memberikan penerimaan negara Rp. 750 triliun,” ujarnya.

Baca Juga:  Rebut grand prize unit rumah, inilah pemenang undian WOW Smartfren

Point kedua, GNM mengingatkan ketika dalam memperjuangkan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, namun di dalam perkembangannya ada segelintir anak bangsa yang berperilaku seperti jongos dan menjadi antek asing; yang tergolong orang pintar namun ingkar terhadap konstitusi negaranya sendiri; yang menjadi menteri, wakil menteri, pimpinan assosiasi, pemimpin serikat pekerja, sampai pada pejabat pemda yang berkuasa dan berwenang, yang menjadi ‘Gurita Inlander’, namun buta tuli terhadap aspirasi rakyat yang menuntut Pemerintah agar segera menghentikan kontrak Total di Blok Mahakam di tahun 2017.

Sehingga tidak ada kalimat yang pantas untuk dipertahankan selain hanya dengan melontarkan, “Usir ‘gurita Inlander’ pengkhianat bangsa dari tanah-air Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini”, kata Binsar Effendi.

Masalahnya, sejak Indonesia merdeka dan sebentar lagi pada 17 Agustus 2013 genap berusia 68 tahun, Bangsa Indonesia yang sebelum merdeka sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya ketika rakyat Indonesia memasuki pintu gerbang dan menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kemudian daripada itu negara Indonesia yang merdeka membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dengan banyaknya orang Indonesia sendiri yang tidak ingin negaranya maju, dengan tidak mau memperjuangkan nasib untuk masa depan bangsanya. Mereka adalah jongos, apapun pangkat dan jabatannya, apapun dalih dan alasannya, tetap jongos!” lanjut Binsar Effendi.

Point terakhir menurut Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), sejak tahun 2008, sembilan tahun sebelum masa kontrak Total habis di Blok Mahakam. Pertamina sudah melayangkan proposal kesiapannya mengelola sekaligus menjadi operator di Blok Mahakam ke Pemerintah. Dan berulangkali menyampaikan kesiapannya itu sampai pada kalkulasi keuntungan sebesar Rp. 171 trilyun jika Pertamina mengelola Blok Mahakam pasca 2017. Kendati mantan Wamen ESDM yang menjadi Kepala SKK Migas Rudi Rubiandidi menghembuskan ungkapan Pertamina bakal merugi, bahkan Menteri ESDM Jero Wacik sempat melontarkan ucapan bahwa Pertamina bakal bangkrut.

Baca Juga:  Imigrasi Tanjung Perak gelar operasi pengawasan orang asing

Namun kata Muslim Arbi, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto tetap menyampaikan harapannya, agar Pemerintah memiliki kesadaran untuk memberi kesempatan ke Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya di tahun 2017. Belakangan ini setelah PHE WMO (West Madura Offshore) meningkatkan produksi 70% lebih tinggi saat dipegang Kodeco Energy sampai 7 Mei 2011, termasuk peningkatan produksi Blok ONWJ (Offshore North West Java). Tentu menjadi bukti, bahwa Pertamina itu ‘mampu’. Bahkan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko berharap agar segera ada kepastian dan kepercayaan Pemerintah untuk Pertamina mengelola Blok Mahakam yang akan jauh lebih baik, pada saat kontrak dengan Total selesai di tahun 2017.

Maka tidak ada kalimat yang pantas untuk disembunyikan selain dengan suatu ketegasan, “Serahkan Blok Mahakam ke Pertamina selesainya masa kontrak Total di tahun 2017,” kata Muslim Arbi yang oleh Koordinator GMKN Din Syamsuddin dinyatakan bukan memberi keleluasaan asing terhadap sumber daya alam kita. Ini, menurut Din Syamsuddin adalah bentuk penjajahan baru atas rakyat. Karena itu, jelas sekali kedaulatan negara runtuh.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pemerintah justru harus berpikir untuk mengembalikan tambang-tambang migas menjadi milik negara. Sebab, penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing secara terus menerus akan melestarikan penghisapan terhadap kekayaan alam. Dan ini, sebuah malapetaka bagi negara. Apalagi, penguasaan itu hanya menyisakan kerusakan lingkungan yang biaya restorasinya akan lebih mahal dibanding bagian keuntungan yang didapat.

Usai kunjungannya, delegasi GNM mendatangi Kantor Kedutaan Besar Perancis di Menara BCA lantai 40, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, menyampaikan surat resmi GNM perihal serahkan Blok Mahakam ke negara Indonesia kepada Duta Besar Perancis, Corinne Breuzé, pengganti Bertrand Lortholary, yang pada 9 April 2013 menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Baca Juga:  Jokowi perintahkan Polisi, BIN dan TNI usut kasus penusukan Wiranto

Surat GNM menurut Ketua Kominfo GNM Teddy Syamsuri, dalam upaya mempertegas aspirasi rakyat Indonesia terhadap Blok Mahakam. Saat ini bertepatan Menteri ESDM Jero Wacik sedang melakukan pertemuan dengan Menlu Prancis, Laurent Fabius, dan beberapa pengusaha Prancis di kantor Menteri ESDM di Jakarta.

Mumpung mereka sedang membahas rencana kerjasama sektor energi, khususnya mengenai status Blok Mahakam yang saat ini sedang dikelola Total E&P Indonesie, kata Teddy, “Maka GNM layangkan surat kepada Dubes Perancis agar bisa mengapeal tuntutan rakyat kita ini kepada Perdana Menteri Perancis Francois Fillon yang saat berkunjung ke Jakarta pada 30 Juni 2011 terdahulu meminta Total E&P Indonesie bisa memperpanjang Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya tahun 2017,” demikian pungkas Teddy yang juga Ketua Umum Lintasan ‘66.@