LENSAINDONESIA.COM: Dunia perbankan selalu dihiasi oleh pemodal besar yang bersifat kapitalistik. Namun, di Sulawesi Tenggara setiap kepala desa bisa menjadi pemilik bank dengan konsep perkreditan rakyat.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam memberikan fasilitas kepada kepala desa untuk menjadi pemegang saham pada bank perkreditan rakyat (BPR). Yakni melalui cara memberikan dana pembangunan desa. “Kami berikan dana pembangunan desa, syaratnya harus sisihkan 5 persen untuk saham Bank,” ujar Nur Alam di Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Penerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI itu menjelaskan saat ini BPR di wilayahnya sudah melayani 42 ribu nasabah. “Saat ini nasabah dari desa mudah meminjam dengan hanya KTP. Menempatkan BPR untuk melebarkan akses masyarakat desa dapatkan pinjaman,” tandasnya.

Dirinya mengaku sudah membuat 12 BPR di tiap kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi memberikan dana awal Rp 6 miliar. Sebagai pengendalinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten. “Kepala desa menjadi pemegang saham yang diakumulasi dan itu pemerintah propinsi supaya rasio pencukupan modal terjaga. Selanjutnya Pemda yang menjadi pengawasnya,”tuturnya. @priokustiadi